KlikFakta.com, JEPARA – Seluas 600 hingga 1000 hektare lahan di Karimunjawa akan dikembangkan menjadi penangkaran rajungan maupun budidaya rumput laut.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo menyampaikan, rencana itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kemarin sempat bertemu KKP untuk klaster rumput laut dan rajungan. Lahan yang akan digunakan lebih 600-1000 hektar,” ungkap Mas Wiwit, sapaan akrabnya, Selasa (18/3/25).
Ia mengaku nantinya ia dan jajaran akan meninjau secara langsung ke Karimunjawa untuk melihat persiapan rencana tersebut. Mas Wiwit sekaligus ingin meninjau potensi di Karimunjawa yang bisa dikembangkan.
“Kami di sana ingin melihat potensi wisata dan kami kembangkan lagi supaya wisatawan datang ke karimunjawa lebih banyak lagi,” ucapnya.
Mas Wiwit juga akan memeriksa jalan akses penghubung antara desa satu ke desa lainnya untuk meningkatkan wisatawan di Karimunjawa.
“Kami ingin melihat infrastruktur pendukung wistanya kurang apa kami lengkapi,” jelasnya.
“Kami juga akan cek Karimunjawa, seperti apa kesiapannya bandaranya, kalau masih ada perbaikan kami diskusikan pemprov untuk kelanjutan kedepan,” tutupnya.
Sementara dilansir dari Espos, model atau contoh pengembangan budidaya rumput laut di Karimunjawa akan merujuk pada Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sulteng).
“Produksi kultur jaringan di sana telah menghasilkan bibit rumput laut berkualitas, didukung fasilitas kebun starter dan hilirisasi industri oleh KKP. Pola ini diharapkan dapat diterapkan di Jepara untuk meningkatkan produksi dan nilai ekonomi rumput laut,” kata Wiwit dalam keterangannya kepada Espos, Kamis (20/3/2025).
Selain rumput laut, Pemkab Jepara juga memperhitungkan program budi daya rajungan. Saat ini, program tersebut tengah dalam tahap perhitungan produksi dan ekonomi.
Budidaya rajungan diperkirakan memiliki siklus panen sekitar empat bulan dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Di sisi lain, Pemkab Jepara juga membahas peluang beasiswa di Akademi Usaha Perikanan (AUP) bagi anak nelayan, petambak garam, dan pembudi daya.
“Biaya kuliah dan asrama ditanggung pemerintah dengan syarat penerima merupakan anak nelayan, petambak garam, atau pembudi daya,” ucapnya.
