KlikFakta.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, mengungkapkan pentingnya prinsip moderat dalam kebijakan pendidikan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja di Gedung DPR RI pada Rabu (6/11).
Dalam rapat tersebut Prof Mu’ti menyoroti kebijakan pendidikan di Indonesia yang memerlukan perubahan kebijakan regulasi.
“Beberapa kendala menyangkut kebijakan memang menuntut perubahan regulasi, misalnya soal guru P3K memang itu ada beberapa regulasi yang harus kita sinkronkan,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari Kanal Youtube TVR PARLEMEN pada Rabu (6/11).
Selain itu, Mu’ti juga menjelaskan bahwa saat ini kementeriannya sedang mengkaji ulang beberapa kebijakan penting, termasuk Kurikulum Merdeka dan sistem zonasi penerimaan siswa baru. Ia berkomitmen untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
Sebagai langkah awal, Mu’ti akan melakukan serap aspirasi selama sebulan ke depan untuk memahami kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Mu’ti mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Ia berharap dengan pendekatan moderat ini, semua pihak dapat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan demikian, prinsip moderat yang diusung oleh Mu’ti diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan pendidikan yang lebih baik, menciptakan lingkungan belajar yang adil dan berkualitas bagi seluruh siswa di Indonesia.
Penulis: Ahmat Saiful
Good