KlikFakta.com, JEPARA – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga.
Bukan tanpa alasan, program itu dirasa akan cukup memberatkan bila sepenuhnya ditanggung oleh sekolah.
Hal ini sebagaimana dilansir dari TribunJateng, dikatakan oleh Plt Sekretaris Disdikpora Kabupaten Jepara, Haryanto, Rabu (13/11/2024).
“Kami berharap jajaran dinas tidak ikut seperti ini (program makan gratis), karena akan banyak menyita waktu. Kami sangat berharap bisa dikelola oleh pihak lain,” kata Haryanto.
Dia berharap pemerintah pusat bisa lebih bijak atas rencana pemberian makan bergizi kepada para peserta didik.
Ia pun mengaku belum mengetahui secara pasti program makan bergizi akan berjalan seperti apa. Pasalnya belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Sampai hari ini sebetulnya, Disdikpora belum ada instruksi seperti apa belum tahu,” ujarnya.
Pada prinsipnya lanjut kata Haryanto, Disdikpora Jepara akan siap menyediakan data yang diperlukan jika Pemerintah Pusat mulai melakukan program makan bergizi.
“Soal data kami siapkan jika diperlukan, per murid dan per sekolahan, di Kabupaten Jepara kami siapkan. Siapa yang mengkordinir kami belum tahu,” tuturnya.
Dia menjelaskan bahwa di Kabupaten Jepara sudah mencatat sekiranya ada 156 ribu peserta didik jenjang TK hingga SMP.
“Kalau SD sekitar 86 ribuan siswa, SMP 33 ribuan siswa, apakah TK PAUD 20 ribuan lebih masuk apa tidak kami belum tahu, TK – SMP 156 ribu peserta didik,” jelasnya.
Menurutnya, sebenarnya program makan bergizi itu sangat baik untuk menunjang pendidikan yang ada di Kabupaten Jepara.
“Prinsip program ini sangat baik untuk pertumbuhan gizi anak sehingga anak-anak bertumbuh kembang dengan baik proses belajar semakin baik,” ujarnya.
Sementara melansir dari DailyIndonesia.id., Pemerintah Kabupaten Jepara memprediksi program makan bergizi gratis (MBG) akan menelan anggaran mencapai Rp100 miliar.
Demikian ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda) Kabupaten Jepara, Hasanuddin Hermawan, Kamis (31/10/2024).
Meski petunjuk teknis (Juknis) belum ada dari pemerintah pusat, Pemkab Jepara sudah memprediksikan anggarannya lebih dari Rp 100 miliar per tahun.
“Meski Juknis nya belum turun, tapi pada dasarnya kami ikuti bagaimana konsepnya. Arahannya pemerintah daerah diminta untuk mempersiapkan anggaran,” kata Hasanuddin, Kamis (31/10/2024).
Dia menuturkan nantinya juga terdapat sharing anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, Pemkab Jepara masih harus mengalokasikan anggaran Rp 100 Miliar untuk pelaksanaan makan bergizi gratis.
Jumlah besaran tersebut akan dilaporkan saat pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2025 kepada badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara.
“Pemda diminta untuk menyiapkan anggaran program tersebut. Nanti, tinggal penyesuaian anggaran di perubahan APBD 2025,” tuturnya.
Hasan sudah mengintruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera bersiap menyesuaikan anggaran.
Ia menerangkan belanja yang dipersiapkan harus menyesuaikan prioritas utama.
Meliputi, belanja infrastruktur, belanja kesehatan, belanja kesehatan, dan belanja pegawai.
“Kami pilah-pilah kegiatan yang strategis. Sehingga, perlu di refocusing anggaran. OPD pun semua akan kena,” tuturnya.
Dia mengungkapkan bahwa anggaran yang akan dilakukan refocusing atau dialihkan ke program makan siang bergizi gratis meliputi, bantuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.
“Kami utamakan belanja yang sifatnya wajib. Baru setelah itu, belanja yang sifatnya tidak wajib. Salah satunya, hibah dikurangi,” tutupnya.
