KlikFakta.com, JEPARA – Anggaran pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah menyentuh angka yang fantastis dan perlu adanya pencegahan praktek tercela.
“Pengadaan barang dan jasa baik dari Pemerintah Daerah, Pusat, Lembaga dan Kementerian kalau di total jumlahnya ada Rp 1.000 triliun per tahun,” jelas Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi.
Hal itu ia katakan saat dialog bersama “Optimalisasi Belanja Pemerintah Melalui Toko Daring” pada Jumat (14/7/2023) di Pendopo R.A. Kartini, Jepara.
Dengan jumlah yang luar biasa tersebut, menurutnya menjadi potensi beberapa oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Untuk itu, proses pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem daring diharapkan dapat mencegah praktik culas semacam itu.
“Lakukan dengan baik dan cermat sehingga di tahun 2045 nanti Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbaik keempat sedunia sesuai prediksi para ahli ekonomi,” ujarnya.
Mantan Walikota Semarang tersebut menjelaskan per Juli 2023 serapan anggaran pengadaan barang/jasa melalui toko daring mencapai 32,04%.
Hendi mengatakan, capaian tersebut kian hari makin membaik.
Kemudian, kunci agar capaian ini terus membaik adalah dengan berpegang pada beberapa prinsip. Yakni prinsip transparan, efisien, cepat menyerap anggaran, perbanyak produk dalam negeri, dan memberdayakan usaha mikro kecil dan koperasi.
Prinsip-prinsip ini juga dapat mengurangi praktik kecurangan karena publik dapat mengetahui proses pengadaan secara transparan.
Sementara itu, Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta mengapresiasi penyedia barang dan jasa di Jepara yang mampu mengikuti perubahan sistem belanja elektronik.
“Di Jepara ada 80.000 UMKM. Untuk itu saya ingatkan kepada seluruh perangkat daerah agar mengoptimalkan penggunaan toko daring dan produk lokal agar APBD kita digunakan dalam pengingkatan perekonomian daerah,” tandas Edy.
