KlikFakta.com – Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Mahfud Md mengungkapkan adanya sindikat perdagangan manusia yang melibatkan onum pemerintah, aparat, hingga pihak swasta.
Mafhud mengungkapkannya saat menjadi keynote speech dalam seminar oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Batam, Kamis (6 April) lalu.
“Sindikat dan jaringan perdagangan orang di Batam bukan orang biasa karena terkoordinasi dengan baik dan melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, dan pihak swasta,” ungkapnya.
Menyusul laporan Mahfud, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyelidiki dugaan TPPO pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural di Batam, Kepulauan Riau.
“Kita sedang memeriksa apa yang disampaikan Pak Mahfud,” ucap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor dilansir dari liputan6 pada Rabu (12/4).
Ia pun menuturkan jika “jalur Batam itu jalur gemuk lah buat mafia”.
“Di sana memang betul-betul ada. Tapi di situ kita juga harus memprosesnya bagaimana jalan tengah yang lebih baik,” tuturnya.
Dari hasil penyelidikan, pihaknya mendapati beberapa jalur menjadi titik untuk memberangkatkan secara non prosedural. “Kemudian di situ juga ada sindikat yang memang bermain. Tapi kita lagi selidiki,” kata Afriansyah.
Beberapa waktu lalu, pihak Kemenaker mendapat informasi dari Menko polhukam Mahfud Md tentang sindikat perdagangan manusia di wilayah perbatasan.
Dari data Bareskrim Pori pada 2022, aktivitas perdagangan orang paling banyak terjadi di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara.
Mahfud MD pun merinci tindak pidana perdagangan orang sejak 2018 hingga 2022. Pada 2018, kasus TPPO sebanyak 184 kasus, di tahun 2019 sebanyak 191 kasus, kemudian pada 2020 mencapai 383 kasus.
Jumlah TPPO meningkat tajam di tahun 2021 dengan total kasus mencapai 624 kasus. Lalu pada 2022 sedikit menurun dengan total 528 kasus.
Dari total kasus tersebut, 85 persennya terjadi di daerah perbatasan.
Sumber: Liputan6, Detikfinance
