klikFakta.com, JEPARA – Petani tambak di wilayah terluar Kabupaten Jepara, yakni Karimunjawa berharap agar pemerintah memberi solusi terbaik atas wacana penutupan tambak. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah petani tambak usai wacana penutupan bergulir di media sosial.
Salah satu petani tambak, Teguh Santoso mengatakan, pemerintah harus memberi solusi terbaik buat semua warga negara, termasuk terbaik untuk para petani dan pekerja tambak di Karimunjawa.
Menurut Teguh, keberadaan Karimunjawa yang saat ini masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) memang perlu dijaga kelestariannya, namun juga menjaga kelestarian tanpa menghilangkan pekerjaan dan usaha warga Karimunjawa.
“Keberadaan tambak ini kan sudah lama, bahkan sejak tahun 1990 sudah ada petani tambak, memang berkembang pesat mulai tahun 2016 sampai sekarang. Silahkan pemerintah memberi solusi terbaik untuk semuanya,” kata Teguh.
Lebih lanjut Teguh mengungkapkan, banyak warga masyarakat Karimunjawa yang mengikuti aktifitas dan bekerja di tambak, baik sebagai tenaga kerja, tenaga tekhnis bahkan bongkar muat serta transportasi lautnya. Maka, kata Teguh, penutupan menjadi polemik, karena sudah menyangkut mata pencaharian dan hajat hidup banyak orang.
Ia juga mengungkapkan, Pemkab Jepara harus mempertimbangkan betul bagaimana dampak lain yang akan muncul termasuk misalnya dampak terhadap masyarakat yang akan kehilangan mata pencahariannya yang selama ini pekerjaannya didapatkan dari sektor tambak. Mengingat Karimunjawa adalah pulau kecil, yang peluang untuk mendapatkan pekerjaan tidak sama terbukanya dengan kecamatan – kecamatan lain di Jepara yang bukan masuk wilayah kepulauan.
“Bagi kami masyarakat Karimunjawa yang paling penting adalah harmonisasi antar masyarakat Karimunjawa juga harmonisasi dengan alam. Maka kearifan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Jepara beserta jajarannya harus menempatkan urusan tambak ini pada tempat yang seimbang, antara kesempatan masyarakat untuk tetap bisa mendapatkan mata pencahariannya tetapi tanpa mengesampingkan kelestarian alam Karimunjawa,” terangnya.
Ia menyatakan sepakat jika tambak di Karimunjawa ditata, bukan ditutup. Misalnya, pengaturan ijin, pengelolaan limbah yang maksimal serta pembinaan yang komprehensif menjadi salah satu alternatif yang bisa ditempuh untuk mencari titik keseimbangan persoalan tambak di Karimunjawa.
Ia menyinggung tentang kedatangan pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Karimunjawa beberapa waktu lalu, yang merespon cepat aspirasi dari masyarakat, dan hal ini juga disambut baik oleh petani tambak, karena dengan dilakukannya Inspeksi Mendadak (Sidak) ke karimunjawa, kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya sikap Pemerintah Pusat terkait keberadaan Tambak di karimunjawa, yang saat ini menjadi polemik di masyarakat khususnya di Kecamatan karimujawa Jepara.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melalui Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Lakda Adin Nur Awaludin, Dirjen PRL Viktor Gustaaf Manoppo, Dirjen Perikanan Budidaya Dr. TB Haeru Rahayu, Juru Bicara Menteri KKP Bapak Wahyu dan Staf khusus Menteri Mayjen Edi Juhardi yang mendarat di Bandara Dewandaru Karimunjawa dan melakukan sidak langsung ke salah satu lokasi tambak udang.
Kementrian KKP yang pada saat melakukan sidak tersebut menemukan beberapa hal yang harus dibenahi oleh pelaku usaha tambak udang dari CBIB (cara budidaya ikan yang baik) dan IPAL (Instalansi pengolahan limbah) hasil sidak lapangan tersebut mengetahui langsung bahwa tambak belum memiliki sertifikat CBIB (cara budidaya ikan yang baik) dan hasil temuan IPAL (Instalansi pengolahan limbah).
“Memang ini kondisi yang ada, maka pertanyaannya bagaimana agar supaya petani tambak bisa memiliki sertifikat dan mampu melakukan pengolahan limbah susuai ketentuan, itu yang justru harus ditekankan, intinya kami siap ditata, bukan dihilangkan,” pungkas Teguh.
Reporter: Aris S
