Pilkada Serentak 2024 di Depan Mata, KPU Kudus Paparkan Kesiapannya

KlikFakta.com, KUDUS – Pilkada serentak 2024 untuk menentukan calon pemimpin Jawa Tengah dan Kudus tinggal menghitung hari.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus pun memastikan persiapan menyambut pesta demokrasi berjalan lancar.

Menjelang masa tenang, KPU Kudus berfokus pada pembersihan alat peraga kampanye (APK) yang akan dimulai pada Minggu (24/11).

Komisioner KPU Kudus Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Ahmad Mawahib, menuturkan pembersihan APK melibatkan berbagai pihak, termasuk Bawaslu, TNI, Polri, Satpol PP, dan perangkat desa.

“Kami sepakat untuk melaksanakan pembersihan APK secara serentak, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa,” ucapnya pada Sabtu (23/11).

Pihaknya pun bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk paslon dan tim kampanye untuk membersihkan APK.

Dengan begitu, katanya, proses ini bisa berjalan cepat.

“Kami menargetkan pembersihan selesai dalam waktu singkat, maksimal satu jam, karena melibatkan banyak pihak,” katanya.

Di masa tenang, KPU Kudus juga berencana melanjutkan sosialisasi pemilu, terutama kepada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tata cara pemungutan suara.

“Sosialisasi tidak memiliki batas waktu, sehingga kami akan tetap melaksanakannya sesuai kebutuhan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil,” jelas Mawahib.

Sementara itu, Komisioner KPU Kudus, Ahmad Kholil memastikan logistik dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyukseskan pilkada telah siap.

“Bimbingan teknis (bimtek) terkait tata cara pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) sudah kami laksanakan secara intensif selama beberapa minggu terakhir. Ini bertujuan agar seluruh petugas memahami aturan dan teknis pelaksanaan di lapangan,” ujar Kholil yang karib disapa Allan, Sabtu (23/11).

KPU Kudus juga aktif berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menyamakan persepsi terkait aturan teknis. Seperti larangan saksi menggunakan atribut pasangan calon di TPS. Hal ini untuk mencegah potensi konflik atau masalah di hari pemungutan suara.

Sementara terkait potensi bencana di hari Pilkada serentak, Allan menegaskan pihaknya sudah bersiap.

“Kami telah menyusun prosedur jika terjadi bencana seperti banjir, yang dapat mengganggu proses di TPS. Semua skenario telah disimulasikan agar tidak ada kendala berarti pada hari H,” jelas Allan.

Ia pun menargetkan proses penghitungan suara di TPS bisa selesai pada hari yang sama.

“Kami berharap penghitungan suara untuk dua kotak pemilihan dapat selesai sore atau malam hari, menyisakan proses administrasi yang akan dilanjutkan hingga selesai,” tambahnya.

Setelah pemungutan suara di TPS, hasilnya akan langsung diserahkan ke PPK melalui PPS untuk direkapitulasi di tingkat kecamatan pada 29 November.

“Harapannya, rekapitulasi di tingkat kabupaten dapat dimulai pada awal Desember agar seluruh proses selesai dengan cepat dan efisien,” ujarnya.

Selain teknis pemungutan suara, Kholil juga mengingatkan kewajiban pasangan calon untuk menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) maksimal pada 24 November pukul 23.59 WIB.

Pelaporan ini akan diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang telah ditunjuk.

“Hasil audit akan diumumkan secara terbuka. Jika ada ketidakpatuhan, bisa berujung pada sanksi berat, termasuk rekomendasi pembatalan pelantikan jika pasangan calon tersebut terpilih,” jelas Allan.