Bawaslu Jepara Waspadai Sengketa Pemilu 2024 Mendatang

KlikFakta.com, JEPARA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jepara mengadakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024, di D’Season Premiere Hotel, Selasa, (17/10/2023).

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut arahan bapak Pj. Gubernur Jawa Tengah mengenai suksesnya kontestasi Pemilu 2024,” ucap Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko.

Menurutnya terdapat beberapa indikator kesuksesan penyelenggaraan pemilu yakni meningkatnya jumlah pemilih dan tidak menyisakan masalah.

Meliputi masalah administratif hingga sengketa dan pelanggaran pemilu hingga kasus hukum.

Sujiantoko mengatakan tugas tersebut tidak hanya tugas KPU dan Bawaslu selaku penyelenggaran dan pengawas pemilu. Namun seluruh pihak terkait untuk bersama menyosialisasikan kepada masyarakat.

Wakil Rektor Unissula periode 2020-2022 Dr. H. Umar Ma’ruf menjelaskan pemilihan umum pada dasarnya merupakan implementasi dari Pancasila.

“Tentunya semua sila menjadi nilai dasar, namun dalam proses ini ditekankan pada sila keempat lalu sila kelima. Kedaulatan rakyat, di mana seluruh proses kenegaraan ini harus di kembalikan kepada rakyat,” jelas Umar.

Ia menjelaskan demi menuju pemilu berdaulat, seluruh elemen harus memiliki komitmen Pemilu 2024 damai dan bersih.

Terkait dengan sengketa pemilu, Umar memaparkan secara konstitusi penanganan sengketa Pilpres berbeda dengan Pilkada.

Di mana dalam sengketa pilpres, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk memutus perkara sengketa pilpres, namun hal tersebut tidak berlaku untuk Pilkada.

“Seharusnya sengketa Pilkada diputuskan oleh Majelis Pemilu, namun sejak 2015 hingga 2022 tidak terjadi maka dikatakan kewenangan terkait sengketa Pilkada berada di bawah MK,” katanya.

Di samping mekanisme hukum, ia berpesan agar seluruh pihak baik dari KPU, Bawaslu, dan DKPP bertindak secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (Luber Jurdil).

Umar mengatakan asas Luber merupakan asas prosedural sehingga cukup mudah pelaksanaannya. Namun asas Jurdil yang merupakan keadilan substantif menurutnya cukup sulit diterapkan.

“Ini semacam utopia, namun saya yakin Jepara yang memiliki latar belakang religius yang kuat mampu melaksanakannya,” tuturnya.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah Periode 2017-2022 Fajar Saka menambahkan sengketa pemilu hanya dapat diajukan oleh partai politik.

“Nantinya apabila ada caleg yang merasa diperlakukan tidak adil dalam pemilu ini, dapat mengajukan permohonan sengketa administratif melalui partai politik,” kata Fajar.

Terdapat dua sengketa pemilu, jelas Fajar Saka, antara lain sengketa pemilu antar peserta dan sengketa pemilu peserta dengan penyelenggara.

“Khusus untuk penegakan hukum ada berbagai jalan masuk, mulai dari penanganan pelanggaran administrasi, etika, pidana, hingga penyelesaian sengketa,” katanya.

Menurutnya, mendekati masa kampanye semakin banyak kontestan yang mencari celah agar proses sosialisasi tidak terbentur dengan aturan. Namun ia menekankan Bawaslu Jepara untuk bertindak cermat dan objektif terhadap kemungkinan pelanggaran yang terjadi.