KlikFakta.com, JEPARA – Pembatasan jumlah pengunjung di Karimunjawa masih menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, pengunjung yang terlalu banyak akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi alam dan pelayanan.
Hal tersebut terungkap dalam forum diskusi antara perwakilan Persatuan Hotel dan Restoran Karimunjawa (PHRK), Diskominfo, Disparbud, serta camat setempat. Diskusi bertempat di ruang rapat Diskominfo Jepara pada Rabu (12/7/2023).
Sekretaris PHRK Venny Ratna Hendrasari menyebut pembatasan jumlah pengunjung ke Karimunjawa penting untuk memastikan pelayanan dan ketersediaan penginapan.
Tak hanya penginapan, ketersediaan aspek sumber daya di kepulauan, mulai dari cadangan air hingga bahan pangan juga terbatas.
“Kami ingin Karimunjawa akan tetap lestari dengan tidak menjadi sebuah destinasi wisata yang mass tourism,” kata dia.
Venny menjelaskan, sejauh ini keanggotaan PHRK ada 40 hotel dan 12 restoran yang sudah beroperasi di Karimunjawa. Itu belum termasuk rumah tinggal sewaan atau homestay.
Senada dengan Venny. Pelaksana tugas (Plt) Camat Karimunjawa Mu’adz menerangkan daya dukung wisatawan sangat terbatas.
Sebagian besar bahan kebutuhan pokok perlu suplai dari darat. “Karena ada keterbatasan soal sumber daya, seperti air, listrik, makanan, dan kebutuhan-kebutuhan lain,” tuturnya.
Terkait jumlah ideal wisatawan dalam satu waktu di Karimunjawa, tambah dia, harusnya tak lebih dari 2.500 orang.
Jika melebihi berpotensi mengurangi kenyamanan dalam berwisata. Pasalnya hanya ada 85 penginapan di sana.
Setelah ini, Plt. Camat Karimunjawa berencana berkoordinasi dengan para pelaku wisata untuk membahas gagasan aplikasi tentang informasi okupansi penginapan secara realtime.
Sebelumnya, Kepala Diskominfo Jepara Arif Darmawan menyatakan siap memfasilitasi platform ketersediaan penginapan di Karimunjawa.
Namun, pihaknya perlu dukungan dari para pelaku industri pariwisata. Termasuk kesiapan sumber daya di sana dalam pemutakhiran data.
“Kita siap mengupayakan aplikasi ini, kuncinya tergantung kesiapan sumber daya di sana,” ujarnya.
Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata Disparbud Kamal berharap agar calon penunjung menggunakan biro dan mengakses paket wisata.
Jika memilih konsep peransel atau backpacker, ia menyarankan mendahulukan pesan penginapan sebelum beli tiket penyeberangan.
