Partisipasi Masyarakat di Pemilu 2024 Mulai dari Hak Pilih Hingga Hindari Perpecahan

KlikFakta.com, KUDUS – Partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam gelaran pemilu 2024 mendatang. Mulai dari menggunakan hak pilih dengan bijak, melawan money politic, hingga menghindari hal-hal yang rawan menyebabkan perpecahan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus Mohammad Fitriyanto mewanti-wanti masyarakat agar menghindari tindakan yang dapat menyulut perpecahan.

“Hindari penyebaran berita hoaks, kampanye hitam (black campaign), jangan golput, dan jangan mengangkat isu SARA. Karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan perpecahan,” kata Fitriyanto.

Pada Minggu (9/4), Kesbangpol Kudus menyelenggarakan pendidikan politik di objek wisata The Hills Vaganza dengan tema “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Meningkatkan Kualitas Pemilu”.

Sementara itu, Anggota DPRD Kudus, Endang Kursistiyani menyebut partisipasi masyarakat dalam pemilu terus mengalami tren kenaikan. Pada pemilu 2019 lalu, terjadi peningkatan jumlah partisipasi masyarakat hingga 85 persen.

Persentase ini turut menunjukkan semakin terbukanya masyarakat terhadap gelaran demokrasi.

“Di tahun 2019 kemarin, partisipasi masyarakat dalam pemilu naik mencapai 85 persen. Diharap partisipasi masyarakat dapat meningkat untuk mengurangi golput yang dapat merugikan demokrasi dalam suatu negara,” katanya.

Bupati Kudus Hartopo yang datang turut meminta masyarakat proaktif dalam partisipasi politik pada pemilu 2024 nanti.

Ia menyampaikan masyarakat hendaknya memilih calon pemimpin berdasarkan rekam jejaknya.

“Beberapa kriteria harus menjadi perhatian. Di antaranya punya track record (rekam jejak) baik, pintar, dan memiliki loyalitas tinggi,” katanya.

Penyelenggaraan pemilu juga tak luput dari politik uang. Suara rakyat untuk lima tahun mendatang dapat dengan mudah dibeli dengan amplop berisi selembaran rupiah.

Masyarakat hendaknya tidak tergiur dengan iming-iming politik uang. Lantaran menjadi akar dari tindak korupsi.

“Pilihlah calon pemimpin yang fokus pada visi dan misi, bukan dengan money politic. Karena budaya itu bikin fokus calon pemimpin buyar, masyarakat juga tidak objektif. Maka, saya tidak setuju dengan money politic,” ucap Hartopo.