KlikFakta.com, KUDUS – Sebanyak 92 warga Kudus yang terkonfirmasi positif covid-19 dan semula menjalani isolasi mandiri telah dievakuasi ke asrama Haji Donohudan. Kemarin malam 69 warga. Dan siang ini 23 kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya.
Evakuasi itu bakal terus berlanjut. Setiap harinya seiring perkembangan jumlah penderita Covid-19 di Kudus. Tujuan pemusatan isolasi itu karena isolasi mandiri dianggap tidak efektif.
Pelaksanaan Harian Dinas Kesehatan (PLH Kadinkes) Mas’ud menyebut untuk pemberangkatan kelompok ASN semula ada 108 yang terkonfirmasi positif. Namun banyak di antara mereka yang telah negatif. Dan sebagian proses isolasinya hampir rampung.
Dari 23 itu sebanyak 14 orang laki-laki. Dan sembilan di antaranya perempuan. Dari total itu enam lainnya anak-anak.
“Rencana pemberangkatan ASN ini semula 28. Tetapi yang berangkat 23. Karena yang lima sudah negatif,” tuturnya.
Pemberangkatan kali ini sebenarnya hanya 11 yang masuk kategori ASN. Sementara sisanya, 12 adalah pihak keluarga yang juga terpapar.
“Semua tersentral di Donohudan. Alasan pemindahan karena hasil rapat dengan Kapolri dan jenderal TNI kemarin. Karena hasil pantauan isolasi di rumah kurang prokes. Kadang kala tidak diindahkan,” ungkapnya.
Dari total seribu lebih yang terpapar Covid-19, diprioritaskan yang masih memiliki masa isolasi lama. Sementara yang masa isolasinya tinggal sebentar tidak dievakuasi.
Mas’ud menambhkan bila ada beberapa penolakan ketika penjemputan. Mereka beralasan jika tidak mau berjauhan dengan keluarga. Penjemputan sendiri dilakukan oleh Pemdes, TNI dan polisi. Dengan camat sebagai leading sektornya.
Bupati Kudus HM Hartopo menambahkan bila isolasi di rumah sejauh ini kurang pemantauan. Terlebih sopnya susah dipenuhi. Termasuk kelengkapan fasilitas.
Sehingga isolasi dipusatkan di Donohudan. Karena di sana fasilitas lengkap. “Beda dengan di sini yang fasilitasnya terbatas. Total ada seribuan lebih yabg terpapar. Sementara kami punya hanya 400,an bed,” tuturnya.
Menurutnya masyarakat perlu memahami kebijakan ini. Mengingat keterbatasan sarpras dan anggaran. Karena dengan isolasi terpusat yang difasilitasi provinsi semua biaya menjadi beban pemprov.
