Miris, Potongan Bantuan Rumah Tak Layak Huni di Jepara Makin Bertambah

klikFakta.com, JEPARA – Seperti diberitakan klikFakta.com sebelumnya, program bantuan bagi rumah tidak layak huni di Kabupaten Jepara masih menyisakan persoalan. Kini warga yang mengaku dipotong justru bertambah. Jika berita sebelumnya ada di Desa Srikandang, kini di Desa Papasan Kecamatan Bangsri juga ada yang terkena potongan.

Bantuan yang diterima hanya Rp 5 juta, tetapi lagi-lagi dipotong dengan angka yang tidak sedikit, berkisar antara Rp 2 juta sampai Rp Rp 2,5 juta. Parahnya, uang potongan tersebut diduga mengalir ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jepara.

Selain itu, dalam penelusuran klikFakta.com, beberapa penerima bantuan ternyata tidak tepat sasaran. Beberapa penerima diketahui kondisi rumahnya sudah bertembok dan cenderung layak dihuni, sementara ada beberapa rumah yang tidak layak huni dan lokasinya tidak jauh dari penerima bantuan yang tak tepat sasaran.

Salah seorang warga Desa Papasan Kecamatan Bangsri, Jepara, berinisial S mengatakan, ada beberapa penerima bantuan rumah tak layak huni yang dipotong. Semula diterima Rp 5 juta namun dipotong sekitar Rp 2 jutaan.

“Ada beberapa yang dipotong. Sepengetahuan saya ada sekitar 8 penerima yang terkena potongan. Sedangkan yang lain tidak tahu,” katanya.

Ia mengaku mengetahui bahwa aliran duit Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta tersebut mengalir ke sejumlah pihak. Salah satunya adalah oknum anggota DPRD Jepara. “Selain itu juga mengalir ke oknum perangkat desa,” ucapnya.

Beberapa penerima justru awalnya tidak mengetahui jika mereka diajukan untuk menerima bantuan rumah tidak layak huni. Justru penerima mengetahui ketika menjelang pencairan bantuan tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jepara, Ashar E mengatakan, pihaknya mengakui sudah mendengar informasi mengenai dugaan pemotongan bantuan. Namun pihaknya belum mengambil langkah yang lebih jauh.

“Yang terindikasi ada pemotongan bantuan itu program limpahan dari Dinas sebelumnya. Kami tidak begitu paham, termasuk mengenai tepat dan tidak tepat sasaran karena data bersumber dari BPS,” kata dia.