KlikFakta.com, JAKARTA — Kinerja Badan Karantina Indonesia (Barantin) mendapat sorotan tajam menyusul berbagai permasalahan kelembagaan, pengelolaan keuangan, hingga lemahnya dukungan terhadap ekspor komoditas strategis sarang burung walet (SBW). Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada penurunan nilai ekspor serta hilangnya potensi devisa negara.
Dalam sebuah kajian yang disusun oleh Ketua Dewan Pembina PPSWN, Benyamin Suryo Sabath Hutapea, disebutkan bahwa Barantin belum menunjukkan kinerja optimal, baik dari sisi tata kelola lembaga maupun perannya dalam mendukung perdagangan internasional.
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Barantin memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut mencerminkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan serta pengendalian internal lembaga.
Selain itu, ditemukan sejumlah permasalahan seperti belanja yang tidak sesuai ketentuan, pencatatan persediaan yang tidak akurat, hingga aset yang tidak didukung bukti memadai. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kapasitas Barantin dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel.
Tidak hanya di sektor internal, kelemahan Barantin juga berdampak pada kinerja ekspor, khususnya komoditas sarang burung walet yang selama ini menjadi salah satu andalan Indonesia di pasar global.
Data menunjukkan terjadi penurunan ekspor SBW dari 1.335 ton pada 2023 menjadi 1.218,5 ton pada 2024. Dari sisi nilai, ekspor juga turun dari USD633,2 juta menjadi USD551,5 juta. Penurunan ini dipicu berbagai faktor, termasuk pembatasan ekspor oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap sejumlah perusahaan Indonesia.
Hingga awal 2026, tercatat sebanyak 17 perusahaan eksportir SBW mengalami pembatasan ekspor ke RRT. Kebijakan tersebut menyebabkan ribuan ton produk tidak terserap pasar, sekaligus memicu penurunan harga yang signifikan, dari sebelumnya sekitar Rp45 juta per kilogram menjadi sekitar Rp20 juta per kilogram.
Akibat kondisi ini, Indonesia diperkirakan kehilangan potensi devisa hingga Rp31 triliun pada tahun 2024. Selain itu, dampak sosial juga mulai dirasakan dengan meningkatnya angka pengangguran di sektor terkait yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 ribu orang.
Kajian tersebut juga menyoroti lemahnya diplomasi perdagangan yang dilakukan Barantin. Sebagai lembaga teknis, Barantin dinilai belum mampu menjalankan peran strategis dalam negosiasi internasional, khususnya dengan otoritas Tiongkok.
Di sisi lain, pembatasan ekspor turut memicu meningkatnya praktik perdagangan ilegal. Volume ekspor SBW ilegal bahkan diperkirakan mencapai ribuan ton per tahun, yang semakin merugikan negara.
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Barantin, termasuk mempertimbangkan penguatan peran Kementerian Pertanian dalam pengelolaan ekspor SBW.
Selain itu, diperlukan strategi diplomasi yang lebih komprehensif, peningkatan kualitas produk, serta penguatan merek SBW Indonesia agar mampu bersaing di pasar global.
“Pembenahan kelembagaan dan tata kelola menjadi kunci agar sektor sarang burung walet dapat kembali menjadi sumber devisa unggulan,” tulis kajian tersebut.
Hingga saat ini, belum terdapat langkah konkret yang dinilai mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan strategis guna mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.
Reporter: Aris. S
