Duh! Kekerasan terhadap Perempuan di Jateng Masih Tinggi

KlikFakta.com – Berdasarkan data Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah masih tinggi.

Hal ini terungkap dalam agenda Diskusi Publik dan Launching Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 di Kampus Unika Semarang, Selasa (10/12/24).

Dilansir dari Joglo Jateng, Direktur LRC-KJHAM, Nur Laila Hafidhoh menyebut ada 102 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jateng sepanjang 2024.

Kota Semarang menjadi penyumbang tertinggi dengan 46 kasus.

Menurutnya, banyaknya catatan kasus di Semarang lantaran banyak tersedia layanan laporan hingga pendampingan.

“Kota ini memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pos Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat kecamatan. Selain itu, banyak lembaga berbasis masyarakat yang aktif memberikan pendampingan kepada korban,” ujarnya.

Nur Laila merinci beberapa jenis kekerasan seksual yang dilaporkan.

Antara lain 40 kasus pelecehan seksual, lalu 19 kasus perkosaan, lalu KDRT, eksploitasi seksual, dan sebanyak 6 kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.

“Selain itu, terdapat dua kasus rumah sana kursi yang memerlukan verifikasi lebih lanjut, serta lima kasus femisida atau pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan karena jenis kelaminnya,” tambahnya.

Ia menyebut tahun ini ada tren kenaikan kekerasan berbasis digital. Yakni 6 laporan dengan modus ancaman penyebaran foto atau video.

“Namun, belum ada kasus berbasis elektronik yang berhasil diselesaikan hingga tuntas di ranah hukum,” akunya.

Sayangnya, tidak semua laporan itu diproses hingga ranah hukum.

Dari 102 kasus, hanya 18 yang lanjutk ke proses hukum.

“Banyak korban yang enggan melapor karena khawatir pembuktiannya sulit, proses hukumnya rumit, atau takut dengan stigma masyarakat,” ungkapnya.

Korban kekerasan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, pekerja rumah tangga hingga pekerja seks. Kebanyakan korban berusia dewasa.

“Meskipun sudah ada UU TPKS, stigma terhadap korban masih tinggi. Proses pemeriksaan sering kali justru menyalahkan korban, dengan pertanyaan yang mengorek privasi atau seksualitas korban sehingga mereka enggan melanjutkan laporan,” ujar Nur Laila.