KlikFakta.com, JEPARA – Kabupaten Jepara mendapat kunjungan dari Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Wamen HAM RI) Mugiyanto Sipin pada Senin, (18/11/2024).
Wamen melakukan kunjungan kerja dengan didampingi Staf Ahli Bidang Strategis Kementerian HAM RI, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah
Rombongan disambut Penjabat (Pj) Bupati Jepara H. Edy Supriyanta bersama Forkopimda Jepara di Pendapa Kartini.
Mugiyanto yang merupakan putra Jepara menuturkan kehadirannya untuk silaturahmi dan memperkenalkan Kementerian HAM RI yang merupakan kementerian baru di Kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam era pemerintahan Prabowo – Gibran ini berkomitmen untuk memajukan, menghormati, dan melindungi Hak Asasi Manusia sehingga dibentuklah Kementerian HAM,” terangnya.
Pria kelahiran Desa Dermolo, Kecamatan Kembang ini menambahkan bahwa UUD 1945 paling banyak menyinggung materi mengenai HAM.
Mulai dari pasal 28 A hingga pasal 28 J. Secara khusus pada pasal 28 I ayat 4 menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Ia pun mengingatkan jika perlindungan HAM juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Perlindungan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi urusan-urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar,” kata Mugiyanto.
Menurut Mugiyanto, urusan wajib menyangkut pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, ketentraman, perlindungan, sosial, dan sebagainya.
Ia juga mengapresiasi beberapa capaian dan pembangunan Kabupaten Jepara di bawah kepemimpinan Pj Bupati H. Edy Supriyanta.
Dalam sesi tanya jawab, Budi Mulyo selaku perwakilan komunitas difabel meminta agar pemerintah lebih memperhatikan masyarakat disabilitas. Khususnya terkait bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Terkait program tersebut, lebih tepat di Kementerian Sosial. Namun saya akan berkoordinasi dengen Kementerian Sosial agar aspirasi teman-teman difabel ini dapat dipenuhi,” jawab Mugiyanto.
Sementara itu Pj Bupati Jepara menyampaikan bahwa saat ini kondisi di Jepara masih kondusif.
“Konflik di Dermolo selama 18 tahun terkait pembangunan GITJ Dermolo telah rampung di 2021. Sehingga suasana Jepara sekarang damai dan tentram,” ucap Edy.
Teekait upaya pencegahan konflik, ia bersama Forkopimda mengaku siap untuk menggelar Pilkada 2024 dengan aman dan damai.
Terlebih tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 lalu naik menjadi 85,66% dari yang sebelumnya 83% pada Pemilu 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Jepara sudah cukup positif dan dewasa dalam menentukan pilihan.
“Terkait pembangunan di bidang hukum, semua produk hukum baik Perbup dan Perda kami publikasikan melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Sehingga masyarakat dapat mengakses secara mudah melalui website. Untuk selanjutnya kami mohon arahan Bapak Wakil Menteri HAM,” tutupnya.
Selain melakukan kunjungan kerja, Wamen HAM juga menyempatkan diri untuk pulang ke rumah orang tuanya pada Minggu 17/10/2024.
“Di sela sela kunjungan saya sempatkan pulang kampung untuk menjenguk orang tua dan sekalian nyekar ke makam kakak saya. Baru dapat kesempatan sejak dilantik saya menjadi Wamen HAM belum pernah pulang soalnya. Makanya sekalian ini mumpung kemren ada kunjungan di Jawa tengah,” ungkapnya saat ditemui tim KlikFakta.com.
