KlikFakta.com, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara bersama unsur TNI-Polri menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 guna memastikan kondusivitas dan keamanan.
Acara ini berlangsung di Pendopo Kartini pada Jumat (13/10/2023).
Hadir langsung Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Komandan Kodim 0719/Jepara yang diwakili Pasi Ops Kodim 0719/Jepara Lettu Inf Taufik. Lalu Ketua Pengadilan Negeri Jepara Rightmen MS Situmorang, dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jepara Rony Indra mewakili Kepala Kejari Jepara.
“Kondusivitas dan keamanan daerah merupakan hal utama yang harus di jaga terutama menjelang pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Edy.
Edy menjelaskan pemilu 2024 menjadi topik hangat perbincangan masyarakat baik itu secara langsung maupun melalui media.
Ia bersyukur masyarakat Jepara memiliki sikap kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pilihan dan peduli terhadap isu aktual Pemilu 2024.
Hal tersebut terbukti dengan tingginya angka partisipasi pemilih pada pemilu terakhir (2019) yang melampaui target nasional sebesar 77,5 persen.
Berdasarkan data KPU Jepara pada 2019, partisipasi pemilih pada Pilpres 83 persen, DPD 82,94 persen, DPR RI 82,90 persen, DPRD provinsi 82,91 persen, dan DPRD Kabupaten 82,81 persen.
“Saya optimis tingkat partisipasi ini akan semakin naik sabagai salah satu indikator suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024,” ucapnya.
Pj. Bupati menekankan kondusivitas dan keamanan wilayah harus menjadi prioritas utama dalam suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 di Jepara.
Untuk itu sinergi lintas sektoral ia rasa penting dalam mewujudkan situasi aman dan kondusif selama pelaksanaan Pemilu 2024. Baik dari penyelenggara dan pengawas pemilu, unsur keamanan dari TNI-Polri, perangkat daerah, tokoh agama dan masyarakat, serta akademisi dan pers.
“Saya tegaskan, pada posisi ini ASN harus netral. Jika tidak, akan kami berikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.
Ia meminta para kepala perangkat daerah dan camat untuk meningkatkan integritas kepada seluruh jajaran ASN di instasinya agar dapat membedakan mana dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan pemilu dan dukungan terhadap kontestan.
Menurutnya netralitas ASN adalah simbol pemberian pelayanan yang adil. Yakni dengan menjaga pelayanan publik tidak terpengaruhi oleh pertimbangan politik dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berfokus pada kepentingan umum. adv
