klikFakta.com, JEPARA – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (LPP APBD) digelar. Pada kesempatan tersebut para pimpinan dan anggota DPRD Jepara memberi catatan khusus terkait dengan LPP APBD 2022.
Sidang Paripurna dipimpin oleh Plt. Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Masykuri yang menggantikan sementara posisi Haizul Ma’arif sebagai Ketua karena sedang berhaji, beserta para wakil ketua Junarso, Pratikno, Plt. Wakil Ketua Nur Hamid, sedangkan dari eksekutif Pj. Bupati dan Sekretaris Daerah tidak bisa hadir, dan diwakili oleh Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Ratib Zaini, dan juga dihadiri Organisasi Perangkat Daerah serta sekretaris DPRD Deni Hendarko.
Dalam sambutannya Plh. Sekretaris Daerah, Ratib Zaini menyampaikan bahwa Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar Rp.2,33 triliun, atau 97,86% dari target sebesar Rp.2,38 triliun. Pendapatan Daerah terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD), terealisasi sebesar Rp.427,52 miliar atau 98,76% dari target sebesar Rp.432,90 miliar, Pendapatan Transfer, terealisasi sebesar Rp1,90 triliun atau 98,00% dari target sebesar Rp1,94 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, terealisasi sebesar Rp.2,55 miliar atau 27,38% dari target sebesar Rp. 9,3 miliar.
Belanja Daerah, terealisasi sebesar Rp2,43 triliun atau 92,65% dari target sebesar Rp2,62 triliun. Belanja Daerah terdiri dari: Belanja Operasi, terealisasi sebesar Rp1,79 triliun atau 1,04% dari target sebesar Rp1,96 triliun.
Menanggapi penyampaian pengantar LPP APBD TA 2023 tersebut, Agus Sutisna, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan dalam pandangan umumnya, agar pemerintah terus memacu sektor pendapatan baik secara intensifikasi dan juga ekstensifikasi, termasuk di dalamnya sektor pendapatan atau deviden dari BUMD kabupaten Jepara yaitu Perumda Tirto Jungporo (PDAM), Perumda Aneka Usaha, Bank Jepara Artha serta BPR BKK, apabila sektor pendapatan bisa terpenuhi sesuai target, sehingga seluruh rencana belanja yang sudah dituangkan dalam RAPBD 2023 bisa terealisasikan.
Sementara Arofiq, dari Fraksi DKBH (Partai Demokrat, PKS, Partai Berkarya dan Partai Hanura) dalam penyampaian Pandangan Umumnya menyayangkan tidak hadirnya Pj. Bupati dan Sekda sehingga hanya di wakilkan kepada Plh. Sekda yaitu Ratib Zaini Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kabupaten Jepara.
Pandangan umum ditutup oleh Nur Hidayat dan Ahmad Faozi dari Partai NasDem dan Partai Golkar, serta Muslih dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyinggung permasalahan stunting dan meminta Pj. Bupati untuk merealisasikan penanganan sesuai target dengan meningkatkan konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jepara sesuai seperti yang sering disampaikan oleh Pj. Bupati dalam berbagai kesempatan. (ADV)
Redaksi
