Polisi, Jaksa, KPK hingga Publik Diharap Proaktif Awasi Proses Lelang Proyek di Jepara

klikFakta.com, JEPARA – Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kepolisian, kejaksaan di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga public diharapkan dapat mengawasi secara aktif pelaksanaan lelang proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Hal itu penting agar proses pelaksanaan awal pembangunan fisik fasilitas public dapat berjalan sesuai aturan. Permintaan tersebut muncul dari Center for Strategy, Riset and Consulting (CSRC).

Direktur eksekutif CSRC, Wahyu Khoiruz Zaman mengatakan, keterlibatan sejumlah pihak dirasa penting untuk memastikan segala pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat berjalan sesuai aturan. Hal itu menjadi perhatian menyusul banyaknya keluhan warga atas kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jepara.

“Ada relevansi antara kerusakan infrastruktur seperti jalan dengan kualitas pekerjaan, kemudian dengan kredibilitas perusahaan konstruksi, dan dengan integritas penyelenggara pemerintah. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang proaktif agar kualitas hasil pekerjaan lebih maksimal,” kata Wahyu, Senin (17/4/2023).

Menurutnya, pengawasan yang melibatkan berbagai pihak tersebut dapat memperkecil potensi kecurangan. Ketika pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal, maka semua sisi dan semua lini baik dari aspek administrasi hingga aspek substansi dapat terkontrol.

“Misalnya, dari sisi administrasi dapat diawasi terkait kelengkapannya, dan keasliannya. Kemudian aspek lain seperti pembuktian langsung persyaratan yang diwajibkan, hingga pada level mengantisipasi adanya transaksi-transaksi yang terlarang,” terangnya.

Ia mengungkapkan, masing-masing lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan hingga public dapat melaksanakan pengawasan sesuai porsinya masing-masing. Bagi penyelenggara pemerintah baik instansi tehnis maupun panitia dari unit layanan pengadaan barang dan jasa juga diharapkan tetap menjaga integritas.

“Tingkat kepercayaan public terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah juga harus benar-benar dijaga,” imbuhnya.

Reporter: Aris S