Rakor PPLHKJ Jepara. |
KlikFakta.com, Jepara – Paguyuban Pegawai Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemkab Jepara terang-terangan menolak dioutsourcingkan. Hal itu merupakan respon atas kebijakan pemerintah pusat tentang tenaga kerja di lingkungan pemerintahan.
Sikap tersebut muncul saat paguyuban itu mengadakan Koordinasi dan Komunikasi dalam rangka merespon pernyataan Menteri PAN-RB Cahyo Kumolo Kamis (02/06/2022).
Dalam Rakor tersebut dihadiri perwakilan PHL dari beberapa OPD yaitu dari Diskominfo, Setda, DLH, Dinkes, DPKAD, DPMPTSP, DISKARPUS, DP3AP2KB, Dishub, Satpol PP Damkar, Disperkim, Disperindag, Diskopukmnakertrans.
Ketua PPHLKJ Fahmi Riza Agustya mengungkapkan, bahwa nasib PHL sedang di ujung tanduk. Ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 Pasal 99. Disebutkan bahwa Pegawai Non PNS hanya boleh melakukan tugas paling lama 5 Tahun setelah PP tersebut diberlakukan.
Kemudian diperkuat dengan pernyataan menteri PAN RB Cahyo Kumolo yang mengatakan bahwa tahun 2023 sudah tidak ada tenaga honorer di instansi pemerintah.
“Yang ada hanya PNS dan PPPK. Meskipun sama-sama tenaga kontrak, nasib honorer di instansi pemerintah (PHL) sangat berbeda jauh dengan guru dan tenaga kesehatan,” kata Fahmi, Kamis (2/6/2022).
Guru dan tenaga kesehatan, lanjut dia, diberi kesempatan dengan dibukakan satu juta formasi untuk mengisi jabatan fungsional di PPPK. Sedangkan PHL sampai sekarang belum jelas nasibnya.
Rakor tersebut juga menjadi ajang penyampaian aspirasi dari anggota paguyuban. Perwakilan PHL dari Dinsospermades, Solichul Rohman menyampaikan bahwa saat ini tidak semua PHL di Dinsospermades terdata oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Terutama PHL Dinsos yg bertugas di kecamatan.
“Pada dasarnya kami menolak jika PHL yang sudah lama pengabdiannya dioutsourcingkan,” tegas dia.
Pernyataan itu juga didukung mayoritas anggota paguyuban. Yang mengungkapkan masih banyak PHL yang nyatanya belum terdata di BKD.
Sementara itu, Doddy, salah satu perwakilan PHL dari Setda Jepara menegaskan bahwa penghapusan honorer tahun 2023 adalah nyata bukan isapan jempol semata. Untuk itu dirinya mengajak seluruh PHL merapatkan barisan dan memperjuangkan nasib mereka. (Ali)