Tentu gampang menemukan gagasan-gagasan visioner nun melangit dari masing-masing Pasangan Calon (Paslon) Bupati/Gubernur yang akan bertanding dalam Pilkada Februari 2017 mendatang.
Tidak terkecuali di Kabupaten Jepara.
Visi dan misi yang mereka susun dalam bahasa kaku, berbuih-buih, dan disampaikan secara diplomatis ini sangat berpotensi besar menjadi omong kosong yang sifatnya mengakali setelah mereka jadi.
Tentu ada Bupati/Gubernur di Indonesia yang benar-benar melunasi hutang visi-misi yang ia kampanyekan sebelum jadi, namun jumlahnya tidak mencolok untuk ukuran negara yang sudah melakukan pemilihan umum berkali-kali.
Menyaksikan debat Pasangan Calon (Paslon) Bupati Jepara di Gedung Wanita Jepara semalam (Rabu, 20/12/2016), saya belum menemukan adanya masa depan cerah dari sebuah kota paling tua sepanjang sejarah Nusantara bernama Jepara (dulu: Japara) ini.
Jepara sepertinya memang ditakdirkan untuk dipimpin oleh pasangan bupati dan wakil bupati yang abai.
Bagaimana tidak abai?
Paslon Nomor 1, misalnya, menempuh pendidikan SE dan MM, namun telaah intelektualnya cukup mampu mengajukan pertanyaan tolol: “Kenapa baliho Paslon Nomor 2 tidak ada ‘bantengnya’ (maksudnya PDI Perjuangan)?”
Atau Paslon Nomor 2, menempuh pendidikan SE, 5 tahun menjabat wakil bupati Jepara, dan 5 tahun menjabat bupati Jepara, namun secara konyol menayakan: dimana dan kapan disahkannya sebuah SK Jalan Provinsi di Jepara?!
Abai dan omong kosong.
Ongkos Pilkada sebesar 25 Miliar ini ternyata untuk mewadahi panggung para tukang sindir!
Duit 25 Miliar itu jika Anda berikan kepada anak-anak muda Jepara untuk membangun start-up bisnis dan perdagangan, seperti Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang dicanangkan Presiden Jokowi misalnya, maka tidak butuh satu tahun untuk menuntaskan permasalahan seperti: bisnis mebel Jepara yang seret, pariwisata Jepara yang kurang laku, komoditi lokal yang tidak laris, daya saing dan inovasi pengusaha Jepara yang ambruk itu!
Duit 25 Miliar itu, jika Anda berikan kepada anak-anak muda Jepara untuk membangun start-up pengawasan pemerintah daerah, maka tidak butuh satu tahun untuk menuntaskan tumor Pemda Jepara seperti: praktik korupsi PNS, keteledoran kebijakan DPRD, dan sistem evaluasi berbasis IT untuk saluran APBD yang orientasinya penyerapan anggaran doang, atau pengawasan kinerja Rumah Sakit Umum Kartini yang amburadul itu!
Kalau begini terus, ya nDak bakal kemana-mana Jepara.
Mau “Jepara Kuncara” atau “Jepara Madani”, keduanya hanya akan jadi kredo omong kosong!
Yawislah, gitu aja terus sampai Nashida Ria bawain lagu Mars Perindo, seluruh ladang gandum berubah jadi Coco Crunch, atau Grace Natalie jadi presiden dan Ganjar Pranowo jadi wakilnya.
itu…
Rumail Abbas,
Jepara, 20 Desember 2016
