KlikFakta.com, JEPARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jepara Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Senin (27/4/2026).
Meski disetujui, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan tajam yang menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam kinerja pemerintah daerah.
Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jepara, H. Sutrisno, S.E ke KlikFakta pasca rapat.
“Persetujuan LKPJ bukan berarti tanpa kritik, melainkan disertai sejumlah rekomendasi penting untuk perbaikan ke depan,” kata Sutrisno kepada KlikFakta pasca rapat, Senin (27/4/2026).
Salah satu sorotan utama adalah masih rendahnya kemandirian fiskal daerah. Fraksi PDIP mendorong Pemerintah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, dengan target minimal 30 persen dari total pendapatan daerah. Langkah ini dinilai penting agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat ditekan.
Selain itu, beban belanja pegawai juga menjadi perhatian. Fraksi menilai pengelolaan anggaran, khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), harus lebih terukur agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan dalam regulasi.
“Terkait dengan pengelolaan anggaran, khususnya untuk PPPK harusnya lebih terukur agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan dalam regulasi,” jelasnya.
Pemerintah daerah bahkan didorong untuk mengupayakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat guna menjaga keseimbangan fiskal.
Di sektor tata ruang, Fraksi PDIP mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menetapkan kebijakan. Review terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dinilai perlu dilakukan sebelum menyusun rencana detail, guna memastikan arah pembangunan lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, penguatan ekonomi kerakyatan juga menjadi catatan penting. Fraksi PDIP menilai dukungan terhadap UMKM, petani, dan nelayan masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi akses permodalan, pendampingan, hingga perluasan pasar.
“Selain itu, dukungan terhadap UMKM, petani dan nelayan juga harus ditingkatkan, baik sisi permodalan, pendampingan maupun perluasan pasar,” tegasnya.
Sektor pariwisata pun tak luput dari sorotan. Selama ini, pengembangan dinilai masih terpusat di kawasan Karimunjawa. Fraksi meminta pemerintah daerah mulai mendorong pemerataan destinasi wisata, termasuk wisata darat, agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai wilayah.
Sementara itu, bidang pendidikan dan kesehatan disebut sebagai sektor krusial yang harus menjadi prioritas utama. Fraksi PDIP mendesak percepatan pembangunan sekolah rakyat, khususnya di Kecamatan Pakis Aji, serta memastikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu benar-benar terealisasi.
Fraksi PDIP menegaskan, seluruh catatan dan rekomendasi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Jepara.
“Pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Jepara,” pungkasnya.
Dengan disetujuinya LKPJ 2025, publik kini menanti langkah konkret pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai catatan tersebut. Tanpa perbaikan nyata, kritik yang disampaikan dikhawatirkan hanya akan menjadi rutinitas tahunan tanpa dampak signifikan.
Reporter: Aris.S
