Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Pj. Bupati Jepara Minta Transparansi & Akuntabilitas Ditingkatkan

Penjabat (Pj) Bupati Jepara H. Edy Supriyanta menerima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Senin (1/04/2024)

klikFakta.com, JEPARA – Penjabat (Pj) Bupati Jepara H. Edy Supriyanta menerima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Serah terima dilakukan di Ruang Sosrokartono, Sekretariat Daerah Jepara, pada Senin, (1/4/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Jepara, Edy Sujatmiko, Asisten I Sekda Jepara Ratib Zaini, Asisten II Sekda Jepara Heri Yulianto, Asisten III Sekda Jepara Ronji, serta para pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Jepara.

Dalam kesempatan tersebut, H. Edy Supriyanta menyampaikan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara.

“Dari nilai sebelumnya 64,53 pada tahun 2023, kita naik menjadi 65,69. Meskipun peningkatan ini tergolong kecil, namun sudah mencapai level yang cukup bagus, dengan nilai B,” ujarnya.

Pj. Bupati meminta agar seluruh perangkat daerah di tahun 2024 dapat bekerja lebih optimal lagi sehingga nilai akuntabilitas kinerja bisa meningkat secara konsisten menjadi BB. Beliau juga mengingatkan adanya beberapa perangkat daerah yang masih mendapatkan nilai CC, yang perlu ditingkatkan kinerjanya.

“Dari 16 kecamatan, terdapat 8 yang mendapatkan nilai CC. Ini menjadi fokus perbaikan kita, dengan berkoordinasi dengan inspektorat untuk evaluasi yang lebih baik,” katanya.

Edy juga menekankan pentingnya kejujuran dalam penyampaian laporan kinerja, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dari seluruh perangkat daerah.

“Kita tidak boleh menyampaikan laporan yang fiktif, kita harus membuat laporan yang sesuai dengan fakta dan realita yang ada,” tegasnya.

Pj. Bupati menegaskan komitmennya kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (adv)

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *