Pemkab Jepara Bakal Kembalikan Fungsi Alun-Alun 1 Jepara

KlikFakta.com, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara akan mengembalikan fungsi Alun-alun 1 Jepara dan jalan protokol sebagaimana fungsi dan peruntukannya. Yakni sebagai area publik.

Untuk itu, Pemkab Jepara akan membersihkan Alun-alun Jepara I dan jalan protokol dari aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan PKL dinilai menganggu ketertiban, keindahan, dan kenyamanan masyarakat. Termasuk mengganggu para pejalan kaki dan masyarakat yang berolahraga di sore hari.

Hal ini terungkap dalam diskusi lintas sektoral pada Jumat 6 September 2023 di Ruang Command Center Diskominfo Jepara.

Hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jepara Zamroni Lestiaza, Kabid Penegak dan Perundang-Undangan Perda Satpol PP Abdul Khalim, Sekdin Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jepara Khumaidah, Kabid Penataan DLH Hermawan Oktavianto, dan Kadiskominfo Jepara Arif Darmawan.

“Kami tidak melarang adanya PKL untuk berjualan, namun harus sesuai tempat dan peruntukannya,” ungkap Zamroni.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Jepara Nomor 511-3/372 Tahun 2017 tentang Lokasi Perdagangan Untuk Pedagang Kaki Lima Wilayah Kota Jepara.

Lokasi tersebut tersebar di 14 titik. Antara lain, SCJ, Jl. Yos Sudarso, Jl. Sosrokartono, Jl.Thamrin, Jl. Kolonel Sugiono, Depan Stadion Kamal Junaidi, depan Rusunawa, depan Lapangan Tahunan, Taman kepiting (Pasar jepara II), Pujasera Ngabul, Alun-alun II, komplek GBK, Jl. Untung Suropati, dan Jl. Pati Unus.

Dengan berkembangnya waktu, perlu ada evaluasi dan penambahan lokasi.

Seperti halnya penambahan kawasan PKL di Jl. Hos Cokroaminoto, dan Jl. Mangunsarkoro (Sabtu dan Minggu untuk kuliner).

Pemkab Jepara juga akan menghapus beberapa dari 14 titik.

“Ini akan dievaluasi dan disampaikan kepada Pj. Bupati Jepara. Karena mempertimbangkan aspek ketertiban, keindahan, dan juga kenyamanan,” ungkap Zamroni.

Penertiban ini bukan hanya karena penilaian Adipura. Tapi untuk memberi kenyamanan kepada semua.

Menurutnya masih banyak tempat yang bisa menjadi lokasi jualan para PKL.

“Pedagang jangan hanya mengejar lokasi keramaian, tapi secara bersama-sama pedagang harus bisa membuat keramaian yang mendatangkan banyak pengunjung,” katanya.

Kabid Penegak dan Perundang-Undangan Perda Satpol PP Abdul Khalim, mengatakan petugas Satpol PP bertugas untuk menertibkan PKL yang tidak sesuai peruntukannya.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan, Ketertiban, Kebersihan, dan keindahan.

“Jika ada aktivitas PKL yang menggangu pejalan kaki, maka harus ditertibkan. Namun demikian, sedapat mungkin kami melakukan himbauan dan sosialisasi agar PKL tidak berjualan di trotoar atau badan jalan,” kata dia.

Sesuai dengan SK bupati, hanya ada empat peruntukan Alun-alun Jepara.

Pertama, upacara dan kegiatan lain pemerintah daerah. Kedua, pameran pusat, provinsi dan daerah, Ketiga keagamaan, dan keempat, kegiatan senam massal.

“Untuk PKL mohon maaf memang tidak diperbolehkan,” katanya.

Kabid Penataan DLH Jepara Hermawan mengatakan, ibarat sebuah rumah, Alun-alun ini seperti teras rumah. “Kalau teras dan ruang tamunya sudah kotor. Maka akan menimbulkan kesan jelas bagi yang datang,” kata dia.

Menurut Wawan, saat ini kesadaran untuk menjaga lingkungan masih kurang, seperti kesadaran membuang sampah di tempat sampah. Kebijakan mengembalikan peruntukan Alun-alun Jepara I ini, menjadi langkah yang baik menjaga ketertiban seperti dulu lagi. adv