Anak Tidak Sekolah di Jepara Bakal Dikebut Penanganannya

KlikFakta.com, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara mengebut penanganan anak tidak sekolah (ATS) di seluruh wilayah. Seluruh camat, petinggi maupun lurah siap mendukung upaya tersebut. Mereka akan melakukan verifikasi dan validasi (verval) perkembangan data ATS terkini.

Komitmen bersama ini mengemuka di Pendopo Kartini Jepara, Rabu (3/5/2023) dalam sosialisasi penanganan anak tidak sekolah.

Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta memaparkan, per 1 April 2023, ada 5.230 anak tidak sekolah di Jepara. Angka itu berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbud. Terdiri dari 1.878 anak putus sekolah (drop out), 3.352 anak kategori lulus tidak melanjutkan.

“Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua,” ujarnya.

Meskipun demikian, total anak tidak sekolah mengalami penurunan drastis dari 2019 yang jumlahnya 17.065 anak.

Kendati begitu, Edy ingin ada verval secara menyeluruh sampai tingkat RT.

Karena itu, ia menginstruksikan agar segera membuat data anak tidak sekolah. Meliputi juga kondisi kemiskinan ekstrem dan angka tengkes (stunting).

“Nanti Bappeda mendampingi camat-camat memonitor pendataan,” kata dia.

Edy ingin data lengkap soal alasan mereka tak lanjut sekolah. Contohnya anak tidak mau melanjutkan sekolah karena kurangnya minat anak, adanya faktor ekonomi, lingkungan, kondisi keluarga, sosial, atau masalah kesehatan.

Ia menargetkan data tersebut rampung akhir Mei ini. “Eman-eman, sampai 12 tahun anak harus bisa bersekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Jepara Edy Sujatmiko, dalam paparannya merinci 5.230 ATS tersebut berada dalam rentang usia 6 – 21 tahun. Sedangkan untuk rentang usia sekolah, 7-18 tahun, jumlahnya 4.440 anak.

Terkait intervensi penanganan ATS di Kota Ukir, menurut dia, telah mulai sejak tahun 2021 di empat desa percontohan, yakni Desa Tulakan, Tubanan, Nalumsari, dan Tegalsambi. “Selanjutnya program direplikasi di semua desa,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Jepara berharap pendataan anak tidak sekolah di seluruh desa dan kelurahan di Jepara bisa rampung di tahun 2023. Hal itu agar tidak ada ATS yang terlewat dan tidak mendapatkan layanan pendidikan. adv