Kekerasan pada Anak dan Perempuan di Jepara Sudah Belasan Kasus!

Klikfakta.com, JEPARA – Rasanya baru kemarin memasuki tahun 2023, namun Kabupaten Jepara sudah mencatatkan belasan kasus kekerasan pada anak dan perempuan.

Plt Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jepara, Hadi Sarwoko menyampaikan sampai saat ini (Maret 2023) pihaknya sudah mendapat 15 laporan kasus kekerasan anak dan 13 kasus kekerasan perempuan.

Mirisnya, kekerasan seksual masih mendominasi total kasus.

Menurut Hadi, jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Jepara masih tinggi dan perlu penanganan serius.

“Kita galakkan langkah preventif agar kasus kekerasan anak tidak terjadi lagi. Salah satunya melalui Forum Anak,” kata Hadi dilansir TribunMuria.com, Rabu (8/3).

Menurutnya, Forum Anak bisa mencegah kemungkinan anak menjadi korban kekerasan karena melibatkan anak langsung dalam perkembangan daerah.

Namun, Forum Anak tingkat desa di Jepara baru ada 20 buah. Jauh lebih sedikit dari jumlah keseluruhan desa dan kelurahan di Jepara mencapai 195 desa.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif meminta desa segera melaksanakan Perda Nomor 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak.

“Perda ini tersebut mengamanatkan (pembentukan) Forum Anak sampai dengan tingkat desa, sehingga kami minta desa untuk segera membentuk,” katanya.

Kabupaten Jepara sendiri telah meraih gelar Kota Layak Anak Level Pratama dari 2018 hingga 2022.

Adapun peraturan yang mengatur peran desa atau kelurahan di Jepara terdapat dalam Pasal 27C Perda Nomor 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak.

Peran Desa / Kelurahan dalam pelaksanaan KLA meliputi :

a. melakukan upaya untuk membangun desa/kelurahan Ramah Anak.
b. membentuk Forum Anak Desa/Kelurahan.
c. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/K).
d. memberikan dukungan saranan dan prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.