KlikFakta.com, JEPARA – Sebelas dari tujuh belas calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, adu gagasan terkait politik anggaran. Mereka membedah permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan strategi-strategi mereka.
Adu gagasan itu dilaksanakan saat uji publik yang diadakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jepara bersama Unisnu Jepara, Kamis (21/12/2023) di Kampus Unisnu. Acara itu merupakan agenda rutin PWI Kabupaten Jepara bernama ‘Jagong Bareng PWI’.
Dalam agenda bertajuk ‘Merayu Pemilih Muda’ itu, para caleg diuji dua panelis. Yaitu Dosen Magister Manajemen Unisnu Rifqy Roosdhani dan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah, Mayadina Rohmi Musfiroh.
Dalam forum tersebut, Mayadina menyinggung APBD Kabupaten Jepara 2024.
Tahun depan, anggaran pendapatan Kabupaten Jepara sebesar Rp2,416 trilun, sementara anggaran belanjanya sebesar Rp2,521 triliun. Ada defisit anggaran sebesar Rp105,021 miliar.
Defisit anggaran ini menjadi tantangan bagi caleg yang saat ini berlaga menuju Gedung Tamansari. Karena salah satu fungsi DPRD adalah penganggaran. Caleg harus memahani penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Apa belanja yang paling anda (para caleg) prioritaskan jika nanti menjadi DPR,” tanyanya kepada sebelas caleg.
Atas pertanyaan tersebut, para caleg menjawab dengan penjelasan yang beragam.
Ada yang mengacu pada pengalaman pekerjaan, ada juga yang mengacu pada kebutuhan masyarakat dari daerah pemilihannya.
Ulil Absor Arif Anwar, caleg dari Parta Bulan Bintang, mengatakan akan memprioritaskan belanja anggaran untuk pupuk bagi petani. Karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya di dapil III yang terdiri Kecamatan Donorojo, Kembang, dan Keling.
Menurutnya, pupuk menjadi kebutuhan prioritas karena kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai petani. Pemberian subsidi pupuk akan sangat membantu masyarakat di sana, termasuk mereka yang tinggal di pegunungan.
Sementara itu Imam Subhi, caleg dari Partai Gerindra, memprioritaskan belanja untuk sektor kesehatan.
Pelayanan kesehatan harus menyentuh ke tingkat desa. Untuk itu dia akan membuat optimalisasi posyandu.
Menurut caleg dengan latar belakang perawat ini, kader posyandu masih minim mendapatkan tanda jasa dari pemerintah.
Dia akan mengupayakan kader posyandu di desa-desa agar tidak terabaikan.
“Saya juga optimalkan layanan primer kesehatan,” kata caleg dari dapil I itu.
Selain sektor pertanian dan kesehatan, caleg yang lain juga memberikan perhatian pada sektor pendidikan.
Sektor itu harus menjadi prioritas mendapatkan kucuran anggaran. Karena hal ini penting untuk pembangunan sumber daya manusia Jepara.
Ahmad Rifai, caleg dari PDIP mengutarakan, hingga saat ini pendidikan mendapat porsi terbesar anggaran belanja. Ia menyetujui kebijakan tersebut.
Menurutnya, pemerintah harus menjamin semua warganya mengenyam pendidikan, setidaknya hingga tingkat SMA. Dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas di APBD, anak-anak di Jepara tidak kesulitan bersekolah.
“Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah,” kata dia.
Sementara itu, caleg dari PPP, Nining Fitriani, menambahkan, akan menjadikan sektor pendidikan non formal sebagai prioritas penggunaan APBD. Karena selama ini sektor pendidikan non formal masih minim mendapat kucuran anggaran.
Dia akan mengupayakan alokasi anggaran untuk guru-guru madrasah. Karena masalah di lapangan masih ada gaji guru madrasah yang kurang. Jadi mereka terpaksa mencari pekerjaan lain.
“Ini menjadi prioritas kami,” kata Nining.
Lain halnya dari caleg lain, Ali Mansur, caleg dari PAN, menyampaikan akan fokus dalam dua bidang untuk penggunaan anggaran.
Pertama bidang material. Kedua bidang imaterial.
Untuk bidang material seperti halnya pembangunan jalan, tempat wisata, puskesmas, rumah sakit dan lain-lain. Sementara untuk bidang imaterial guna pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.
“Saya fokus di dua bidang material dan imaterial,” kata dia.
Senada, caleg dari Partai Gelora, Susanto menegaskan sektor infrastruktur juga harus menjadi prioritas selain sektor kesehatan dan pendidikan.
Dia menyetujui pendapat para caleg lain sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas belanja APBD.
Meski para caleg telah mengutarakan skala prioritas belanja APBD. Hal itu tidak lantas membuat sebelas caleg ini memiliki pandangan sama.
Tiga caleg dari Nasdem, Golkar dan PKB menyampaikan pendapatnya penyebab anggaran bisa defisit.
Sahli Rais, caleg dari Partai Golkar, menjelaskan bahwa ada sistem yang perlu dikaji. Karena bisa saja ada penggunaan anggaran untuk hal-hal tidak produktif.
Untuk itu, masyarakat juga perlu diberi pemahaman tentang penggunaan anggaran. Dia akan mengupayakan pendidikan politik untuk masyarakat.
Sementara itu, Nur Nailah, caleg dari PKB, mengutarakan defisit anggaran bukan perkara memilih mana skala prioritas. Tetapi lebih pada efektivitas penggunaan anggaran.
Pengguna anggaran harus mengetahui mana yang lebih penting. Sehingga hal tersebut tidak melulu bertumpu pada sektor tertentu.
Pasalnya tiap anggota DPRD membawa aspirasi berbeda dari konstituennya. Jadi harus negosiasi antar sesama anggota DPRD dalam menggunakan anggaran.
“Negosiasi inilah yang kadang-kadang mengakibatkan defisit. Karena negosiasi kadang-kadang perlu petempuran antara dapil I, II, dan III. Karena untuk memenuhi aspirasi semua akhirnya disetujui semua. Nah itu mengakibatkan budget membengkak,” paparnya.
Menurutnya anggota DPRD harus mengetahui skala prioritas dan urgensi penggunaan anggaran. Karena di tiap daerah memiliki kebutuhan berbeda.
Misalnya, di Kecamatan Kedung dan Kecamatan Karimunjawa. Masyarakat sering kesulitan air. Maka secara otomatis air lebih prioritas daripada sektor lain.
“Akhirnya itu menjadi basic (dasar) kebutuhan manusia. Air menjadi urgensi kebutuhan utama. Jadi kita harus menyediakan dana untuk penyediaan air kepada orang-orang yang membutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Ali Ma’ruf, caleg dari Partai Nasdem, berpendapat pengelolaan anggaran secara tepat bisa mengindari defisit anggaran. Anggaran bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, Kabupaten Jepara memiliki banyak potensi yang bisa digali, seperti sektor wisata. Apabila bisa membangun infrastruktur tersebut, kita bisa menggunakan anggaran secara tepat.
Caleg Muda Harus Wakili Rakyat
Wakil Rektor III Unisnu Bidang Hukum, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Unisnu, Gun Sudiyanto mengapresiasi acara diskusi bertema politik di kampusnya. Menurutnya, acara ini menjadi ajang para caleg membuktikan kapasitasnya di depan pemilih berusia muda, terkhusus dari kalangan mahasiswa.
Para mahasiswa, kata dia, bisa menilai calon-calon legislator Jepara dari diskusi ini. Karena forum yang dikemas seperti ini sangat langka di Jepara. Maka dari itu, ini menjadi pendidikan politik yang penting bagi caleg-caleg muda dan pemilih-pemilih muda.
“Caleg-caleg muda yang terpilih nanti harus wakili rakyat,” kata dia.
Gun juga berpesan kepada pemilih muda dan mahasiswa agar menjadi pionir penolak politik uang. Langkah ini harus mulai dari kalangan intelektual. Karena jika kalangan berpendidikan tidak memberikan contoh, maka masyarakat tidak memiliki rujukan dalam berpolitik.
Sementara itu, Anggota PWI Kabupaten Jepara Septina Nafiyanti menyampaikan caleg muda harus memiliki pemahaman fungsi legislasi, gagasan, dan kreativitas merampungkan masalah di masyarakat.
Dia optimis parpol peserta pemilu di Jepara menghadirkan caleg-caleg muda tidak sekadar pelengkap. Tetapi juga atas pertimbangan kapasitas yang telah dimiliki.
“Tentunya kita tidak sabar melihat debut caleg-caleg muda menyumbangkan gagasan untuk Kabupaten Jepara,” kata wartawan Suara Merdeka itu.
Dia mengutarakan kegiatan diskusi yang kerap disajikan dengan acara betajuk “Jagong Bareng” kerap diadakan PWI tiga bulan sekali. Acara itu membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Untuk momen kali yang berkaitan Pemilu 2024, pihaknya menghadirkan caleg-caleg muda untuk diuji kapasitasnya.
