KlikFakta.com – Money politic atau politik uang merupakan salah satu isu krusial dalam gelaran Pemilu. Politik uang merugikan lantaran bisa mempengaruhi pilihan para pemilih, sehingga perlu gerak cepat penanganan mulai dari tatanan desa.
Salah satunya dengan mencanangkan desa anti money politic seperti oleh Bawaslu Jepara.
Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko menyebut pada tahun 2019 telah meluncukan empat desa anti money politic. Yakni Desa Sukodono Kecamatan Tahunan, Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri, Desa Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa, dan Desa Tempur Kecamatan Keling.
Desa anti money politic diharapkan mampu memberikan pendidikan dan mencerdaskan masyarakat untuk mensukseskan Pemilu 2024 yang berintegritas dan berkuliatas tanpa money politic.
Selain itu Bawaslu Jepara juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai penyelenggara.
“Yang bisa memberikan pendidikan untuk mensukseskan pemilu yang berintegritas tanpa money politic,” terang Sujiantoko.
Ia menerangkan, untuk kasus Desa Sukodono yang menjadi pilot project berangkat dari kepercayaan masyarakat. “Sukodono lebih cenderung mitos. Konon ada budaya di mana saat pemilihan kepala desa tidak menggunakan money politic,” jelas Sujiantoko.
“Karena mitosnya kalau menggunakan money politic maka akan pamali. Akan jadi bencana bagi desa tersebut untuk konteks pemilihan kepala desa,” sambungnya.
Perihal penilaian sukses tidaknya desa anti money politic, Sujiantoko menerangkan akan menunggu pemilu 2024 selesai dengan laporan ada tidaknya praktik money politic.
“Kita lihat nanti apakah ada perubahan dan partisipasi masyarakat menolak money politic,” katanya.
Selain itu, diharapkan dengan adanya desa anti money politic bisa menjadi peringatan bagi peserta pemilu untuk tidak mencoba praktik politik uang di desa tersebut.
