KlikFakta.com, JEPARA – Edy Supriyanta sudah memasuki periode kedua menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Jepara. Ia pun datang memaparkan hasil kerja selama triwulan pertama di Kemendagri, Jakarta pada Selasa (22/8/2023).
“Yaitu capaian kinerja sejak 22 Mei 2023 sampai 22 Agustus 2023. Aspek yang dinilai adalah pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,” paparnya.
Pada aspek pemerintahan, Edy menyebut belanja kesehatan pada APBD 2023 mencapai Rp437,7 miliar. Jumlah ini setara 25 persen dari total belanja daerah di luar gaji ASN senilai Rp1.175 triliun.
“Rasio itu melewati batas minimal mandatory spending urusan kesehatan yang menurut amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebesar 10 persen,” katanya.
Pada urusan itu, jumlah dan sebaran fasilitas kesehatan di Jepara sudah merata. Jepara pun memiliki 1 rumah sakit tipe B, 3 tipe C, dan 2 tipe D.
Lalu Jepara juga memiliki 22 puskesmas dan 45 puskesmas pembantu.
Berdasar data E-PPGBM, Jepara berhasil menekan angka stunting dari 11,87 persen tahun 2022 menjadi 7,97 persen per 1 Agustus 2023.
Kabupaten Jepara di bawah Edy Supriyanta terus meningkatkan anggaran konvergensi penanganan stunting di multisektor. Jika pada tahun 2022 sebesar Rp84,9 miliar, maka pada tahun 2023, menjadi Rp111,9 miliar.
Di bidang pendidikan, Edy mengungkap keberhasilan mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke bangku pendidikan.
Berdasar data Pusdatin Kemendikbud, ATS usia 6-21 tahun yang pada 1 April 2023 tercatat sebanyak 5.230, berhasil turun menjadi 2.997 per 15 Agustus 2023.
Ia menambahkan, ada keterlibatan lembaga pendidikan masyarakat dalam proses tersebut.
“Sebanyak 642 anak sudah kembali ke sekolah melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat),” katanya.
Sementara dalam investasi daerah, Edy memaparkan Pemkab Jepara banyak menawarkan keunggulan perizinan. Hasilnya, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menyebut, capaian investasi di Jepara sampai dengan semester 1 tahun 2023 sudah mencapai Rp430 miliar.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, alokasi anggaran untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tahun 2023 yang teralokasi sebesar Rp 13 miliar, adalah 0,52 persen dari total belanja daerah.
“Sehingga sudah melewati batas minimal mandatory spending yang ditetapkan, yaitu 0,5 persen,” ucapnya.
Edy juga menyampaikan sejumlah indikator kinerja lain selama jabatan periode kedua, yang totalnya mencapai 114 halaman paparan.
Dengan capaian pembangunan ini, sejak awal 2023 hingga Agustus Jepara berhasil meraih 15 penghargaan. Baik dari lembaga pemerintah pusat, provinsi, hingga media massa baik yang atas nama pribadi dan lembaga.
Penghargaan tersebut di antaranya Adipura Kencana, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 berturut-turut. Pejabat Pemerintah Daerah yang Berdedikasi Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi atas nama Sekda Edy Sujatmiko. Hingga Kabupaten Pengendali inflasi Terbaik di Indonesia sehingga mendapat insentif Fiskla Rp9,6 miliar.
Selain itu, pada periode kedua ia menjabat, Kabupaten Jepara juga mencatat transaksi tertinggi Toko Daring LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah senhingga mendapat penghargaan tersebut dari LKPP RI serta Gubernur Jawa Tengah.
