KlikFakta.com, JEPARA – Salah satu lahan penyebaran paham ekstrimisme dan radikalisme adalah media sosial. Untuk itu, penting bijak bermedia sosial agar tak mudah terpengaruh paham tersebut.
Direktur pencegahan Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) Irfan Idris menerangan, saat ini media sosial dapat menjadi ancaman dengan masifnya penyebaran dan perekrutan paham radikalisme.
“Mengikuti arus tapi tIdak boleh terbawa arus,” katanya saat sosialisasi bertajuk ‘Menumbuhkan Nasionalisme di Tengah Prularisme’ di Pendopo R.A. Kartini Jepara pada Senin (19/6/2033).
Acara tersebut dihadiri oleh 250 peserta dari unsur perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan partai politik.
Irfan menekankan agar menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Serta tak mudah percaya dan terpengaruh perihal konspirasi di media sosial.
Mengenai situs yang meresahkan, Irfan menerangkan pada 2015 menemukan 26 situs bermuatan negatif. Untuk menanggulangi hal tersebut, pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi.
“(Pencegahan) dengan menggelar sosialisasi memanfaatkan medsos sesuai peruntukannya,” katanya.
Ia menambahkan, penyebab radikal bisa karena pengetahuan, ekonomi, kesenjangan sosial, kekecewaan yang didoktrin serta termaginalkan.
Paham radikal selalu menggaungkan untuk menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Selain itu bersikap intoleran serta taghfiri atau mengkafirkan.
Kelompok radikalis pun memiliki sistem yang terstruktur baik dari proses rekrutmen, pendanaan, hingga pelatihan yang saat ini banyak memanfaatkan media sosial.
Irfan mengatakan, kelompok radikal pun memiliki tim media sosial agar bisa memanfaatkan momentum dengan menyebarkan berita secara terpotong atau hoaks.
Sementara itu, Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta menuturkan Jepara tetap berpotensi kemasukan paham radikalisme. Ini karena adanya sektor pariwisata dan adanya perusahaan milik penanam modal asing.
“Selain budaya asing, juga terdapat potensi masuknya paham radikalisme,” tuturnya.
Edy pun meminta kegiatan-kegiatan positif di lingkungan masing-masing untuk terus digalakkan. Selain itu, juga perlu adanya pengetatan sistem wajib lapor bagi warga baru, untuk mendeteksi pendatang yang berpotensi membawa pengaruh negatif di masyarakat.
