DPRD Jepara Sepakat Terima LKPj Bupati Jepara Tahun Anggaran 2022

KlikFakta.com, JEPARA – DPRD Kabupaten Jepara sepakat menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara tahun anggaran 2022. Penyampaian keputusan atas LKPj Bupati itu dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jepara, Kamis, (27/4/2023).

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif menyampaikan sekitar 116 rekomendasi dari dewan untuk eksekutif.

Dari total rekomendasi tersebut, terdapat 10 rekomendasi utama. Di antaranya mengenai kurang optimalnya penegakan peraturan daerah (perda),

Yakni Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda nomor 4 tahun 2021 tentang Larangan Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Selain itu, dewan menilai Penerangan Jalan Umum (PJU) selama ini tak berfungsi secara maksimal. Selanjutnya dewan merekomendasikan penyelesaian perbaikan jalan rusak di Jepara,

“Perlu adanya kerjasama instansi terkait dalam pengelolaan cagar budaya. Sosialisasi zakat masyarakat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kemudian, Bantuan peningkatan program RTLH dari 15 menjadi 20 juta,” paparnya saat rapat paripurna di gedung DPRD Jepara, Kamis, (27/4/2023).

Sementara itu, Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan dari anggota dewan.

Ia menerima dan akan memperhatikan rekomendasi itu sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Selain itu, DPRD Kabupaten Jepara juga sepakat menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara tahun anggaran 2022 pada rapat paripurna tersebut.

“Akan menjadi bahan evaluasi kami, untuk pelaksanaan APBD tahun 2023 maupun tahun-tahun berikutnya,” ujar Edy.

Edy Supriyanta berkomitmen hasil pembangunan tahun ini menjadi landasan kokoh menuju pembangunan tahun 2024 bertema “Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan Didukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”.

“Bersama Sekda dan Perangkat Daerah, kami akan menindaklanjuti saran dan rekomendasi tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Edy.