KlikFakta.com, JEPARA – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Jepara meminta Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta membuat visi misi konkrit untuk mengatasi masalah dan tantangan di Jepara. Seperti halnya persoalan pembangunan sumberdaya manusia dimana masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting yang pada tahun 2020 mencapai 1,97% dan balita stunting berjumlah 7.333 balita atau 13,78%.
Hal ini disampaikan oleh Ketua pengurus cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jepara Ainul Mahfud dalam acara Halaqah Mengeja Jepara dengan mengangkat tema Refleksi Tata Kelola Pemerintahan Jepara di gedung Shima Jepara, Minggu (13/11).
Selain permasalahan tersebut, tingginya kasus HIV/AIDS juga menjadi keprihatinan, lantaran saat ini Kabupaten Jepara masuk 3 besar tertinggi di Jawa Tengah.
“Kasus HIV/AIDS dimana jepara masuk 3 besar di Jawa Tengah, tahun 2020 sebesar 0,8% dengan jumlah kasus baru HIV/AIDS sejumlah 103 kasus,” Ujar Ainul.
Sementara itu, Wakil Ketua GP Ansor Jepara Lukman Hakim menambahkan, selain persoalan pembangunan manusia, Jepara juga di adapkan persoalan pembangunan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2020 melambat hingga mencapai -1,94 persen.
Dengan tingkat pengangguran pada tahun 2020 mencapai 6,7 persen, tingkat kemiskinan di tahun 2020 masih sebesar 7,17 persen dengan jumlah penduduk miskin yang cukup besar yaitu 91.140 jiwa dan masih terdapat sebanyak 6.027 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum ditangani, masih adanya kawasan permukiman kumuh seluas 54,91 Ha.
“Ditambah lagi persoalan tata kelola pemerintahan dimana Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Kabupaten Jepara masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2019, IRB Kabupaten Jepara menunjukkan angka 59,12 dan masih banyak persoalan yang lainnya,” ujar Lukman.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengatakan, sebagai seorang Penjabat Bupati memiliki keterbatasan dan kewenangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan suatu daerah. Oleh karena memang diperlukan kerjasama semua seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas dan juga pihak – pihak lain.
“Untuk itu melalui forum diskusi ini kami berharap dapat memberikan solusi dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara,” ujar Pj Bupati.
Edy melanjutkan, meskipun permasalahan di Jepara kompleks dan juga masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, setidaknya ada beberapa hal yang patut diapresiasi dan disyukuri diantaranya adalah angka kemiskinan di Jepara yakni 7,4 persen.
“Angka ini merupakan angka yang cukup baik di Jawa Tengah,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Haizul Ma’arif mengatakan forum halaqah seperti ini dapat memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah untuk pembangunan lebih baik dan mewujudkan masyarakat sejahtera khususnya di Jepara.
“Tentu kita sadar bahwa pembangunan di Jepara ini masih jauh daripada kesempurnaan. Oleh karena itu, kami di sebagai wakil rakyat di DPRD dan sekaligus bagian dari pemerintah Jepara tentu tidak anti kritik dan baper. Kalau pemerintah sampai baper karena kritik ini bisa kacau,” ujar Gus Haiz sapaan karib Ketua DPRD Jepara.
Pada kesempatan ini GP Ansor juga membentuk tim adhock Pusat Study Kebijakan Publik (PSKP) PC GP ANSOR Jepara yang akan mengawal pemerintahan Kabupaten Jepara dengan memberikan sraan dan masukan.
Diharapkan pula supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 yang direncanakan mencapai Rp. 2,6 triliun bisa menyasar kepada masyarakat yang di desa – desa yang masih membutuhkan sentuhan dari pemerintah daerah.
