KlikFakta.com, KUDUS – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia melalui Tim Evaluator melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022. Kali ini, giliran Kabupaten Kudus yang di evaluasi RB dan SAKIP-nya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Command Center Diskominfo Kudus melalui media daring diikuti Sekda dan para asisten serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Kudus, Kamis (18/8) siang.
Terpisah, Bupati Kudus H.M. Hartopo yang turut hadir secara virtual menyampaikan pada tim evaluator bahwa implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Kudus telah dilaksanakan pada 34 perangkat daerah dan penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh tim penilai internal Kabupaten Kudus yang juga telah dilaksanakan pada 8 area.
“Hal ini menunjukkan komitmen kami di Pemerintah Kabupaten Kudus untuk tetap konsisten dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah Kabupaten Kudus yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara,” ucapnya.
Selanjutnya, pihaknya menyampaikan bahwa secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kudus tahun 2021 berada di kategori yang sudah baik.
“Capaian evaluasi pelaksanaan RB selama 5 tahun mulai tahun 2017, Pemkab Kudus memperoleh predikat B. Secara angka naik terus dan terakhir di tahun 2021 dengan perolehan 67,52,” katanya.
Sedangkan untuk capaian evaluasi pelaksanaan SAKIP selama 7 tahun mulai tahun 2015, dan di tahun 2021 lalu memperoleh angka 69,45. Tetapi belum mampu menaikkan predikat di kriteria B.
“Kami berharap, semoga pelaksanaan evaluasi di tahun 2022 kali ini dapat berjalan dengan lancar dan Pemerintah Kabupaten Kudus mendapat hasil yang terbaik untuk RB, dan untuk SAKIP secara rinci nanti akan disampaikan oleh OPD terkait yang menangani secara teknis,” ucapnya.
Bupati Hartopo berharap pelaksanaan kegiatan evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP terhadap kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus jadi pemicu dan pemacu semangat bagi seluruh jajaran birokrasi di Kabupaten Kudus dalam berkinerja.
“Semoga kegiatan ini dapat menjadi pemicu dan pemacu semangat bagi seluruh jajaran birokrasi di Kabupaten Kudus untuk selalu lebih baik dalam berkinerja dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Arif Lukman, salah seorang evaluator menanyakan kontribusi dari salah satu perangkat daerah, Kominfo dalam pengelolaan aplikasi. Dirinya mengimbau bagi setiap OPD yang membuat aplikasi agar dapat memaksimalkan untuk pelayanan publik.
“Terkait aplikasi, bisa disebutkan jumlahnya dan apakah sudah mengacu pada arsitektur SPBE atau belum?,” tanyanya.
Menjabat sebagai Kabid Informatika pada Diskominfo, Eko Wibowo menjelaskan bahwa peran Kominfo sebagai koordinator aplikasi yang dibuat oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kudus.
“Kita ditanya soal berapa jumlah aplikasi yang ada. Aplikasi itu pengelolaanya ada di OPD masing-masing-masing, kita hanya sebagai koordinatornya karena semua aplikasi ada di server Kominfo. Totalnya ada 133 aplikasi diseluruh perangkat daerah. Namun, aplikasi yang sudah terintegrasi baru sejumlah 30,” jelasnya.
Pihaknya juga menjelaskan tentang aplikasi apakah sudah mengacu pada masterplan atau mengacu pada arsitektur SPBE atau belum.
“Kebetulan arsitektur SPBE kita baru dibangun tahun ini, tapi sudah mengacu pada arsitektur nasional,” ujarnya. (*)
