KlikFakta.com, BOYOLALI – Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi Partai Golkar, Agus Ali Rosidi, melaksanakan kegiatan reses masa sidang ketiga 2026 di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, pada, Sabtu (17/10/ 2026) siang.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan informasi terkait tugas dan fungsi kedewanan, termasuk pembahasan rancangan peraturan mengenai pemilihan kepala desa (Pilkades).
Dalam kegiatan reses tersebut, Agus mengundang sejumlah elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepala desa hingga perangkat desa di wilayah Kecamatan Simo.
Agus mengatakan, kegiatan reses tidak hanya bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana menyampaikan perkembangan kebijakan dan tugas DPRD kepada masyarakat.
“Intinya, kami menyerap aspirasi dari masyarakat yang kami undang, sekaligus menyampaikan tugas-tugas kedewanan terkait tiga fungsi yang kami miliki,” ujar Agus kepada wartawan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Agus adalah pembahasan rancangan peraturan terkait Pilkades. Ia menyebutkan, dirinya terlibat dalam panitia khusus (pansus) yang membahas regulasi tersebut.
Menurut Agus, regulasi Pilkades diharapkan dapat ditetapkan pada akhir Oktober atau November 2026 sehingga bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan Pilkades yang direncanakan berlangsung pada 2027.
“Akhir Oktober atau awal bulan November ini sudah menjadi acuan dalam pelaksanaan Pilkades,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu materi yang dibahas berkaitan dengan mekanisme penanganan calon tunggal dalam Pilkades. Dalam ketentuan yang sedang dibahas, terdapat mekanisme perpanjangan masa pendaftaran apabila belum ada calon yang mendaftar atau hanya terdapat satu calon.
“Kalau masa pendaftaran sudah diperpanjang, tetapi ternyata tidak ada calon lain yang mendaftar, mekanisme penanganan calon tunggal perlu diatur secara jelas. Hal ini juga harus dibahas melalui kesepakatan dan musyawarah mufakat di antara panitia,” jelasnya.
Agus menambahkan, tahapan Pilkades diperkirakan mulai berjalan pada Februari 2027 dan diharapkan dapat dilaksanakan sekitar Mei 2027. Namun, pelaksanaannya tetap mengacu pada regulasi yang berlaku dan ketentuan yang nantinya ditetapkan.
Infrastruktur Jalan dan Pertanian Jadi Aspirasi Warga
Selain membahas regulasi Pilkades, Agus mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses didominasi kebutuhan pembangunan fisik, terutama perbaikan dan pembangunan jalan yang menunjang aktivitas ekonomi warga.
Menurutnya, infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan kegiatan perekonomian di tingkat desa.
“Selain infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait sektor pertanian, terutama ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau dan kemudahan memperoleh sarana produksi pertanian,” ujarnya.
“Kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) turut menjadi salah satu usulan masyarakat untuk mendukung produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan.”
Agus menyampaikan, selama ini pemerintah telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan pupuk bagi petani. Ia menilai kemudahan akses dan harga pupuk yang terjangkau menjadi faktor penting dalam menunjang kegiatan pertanian masyarakat.
Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Boyolali dinilai telah mulai melaksanakan berbagai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Dorong Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah
Agus menegaskan, pemenuhan aspirasi masyarakat membutuhkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, khususnya dalam menentukan arah kebijakan serta prioritas penganggaran.
Menurutnya, DPRD dan eksekutif perlu memiliki kesamaan pandangan dalam menyusun kebijakan anggaran agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami harus berkolaborasi dalam kebijakan politik anggaran antara DPRD dan eksekutif. Kita sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan harus memiliki pemikiran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan,” tegasnya.
Ia berharap, berbagai aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program pembangunan daerah, baik di sektor infrastruktur maupun pertanian.
Melalui kegiatan tersebut, Agus juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kewenangan DPRD serta mendorong kebijakan pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga Boyolali.(Jl)
Editor: Saiful
