KlikFakta.com, SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah dan DIY mengaku banyak menerima aduan pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi bodong.
Data layanan dan kontak OJK per Januari 2021 hingga Juni 2022 menyebutkan penerimaan sebanyak 5.523 pengaduan.
“Sampai saat ini masih banyak masyarakat Jawa Tengah yang menjadi korban investasi bodong dan pinjol ilegal,” kata Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Aman Santosa dalam keterangan persnya, Rabu (29/6/2022).
Dari jumlah tersebut, Aman menyebut Kota Semarang menjadi daerah dengan laporan pengaduan terbanyak yaitu 798 penagduan (14,23 persen).
Diikuti Kota Surakarta sebanyak 295 pengaduan (5,26 persen), Cilacap sebanyak 288 pengaduan (5,14 persen), dan Banyumas 214 pengaduan (3,82 persen).
Aman melanjutkan, pengaduan investasi bodong dan pinjol ilegal juga masuk melalui website Lapor Gub! (portal laporan pengaduan online seputar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Melalui website yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tersebut terdapat 27 pengaduan.
Maraknya investasi ini, kata Aman, salah satunya diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terkait informasi mengenai investasi ilegal.
“Ini tugas kita bersama bagaimana masyarakat teredukasi agar tidak tergiur janji palsu dari investasi/pinjol ilegal, yaitu dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang kita miliki secara bersama-sama,” katanya.
Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya edukasi secara face to face, melalui media massa dan media sosial secara masif, serta menggunakan sarana blast Whatsapp dan SMS.
Aman menuturkan, OJK terus mendorong sinergi seluruh anggota satgas waspada investasi Jawa Tengah untuk berperan aktif mengedukasi. Juga melalui gerakan Jateng lawan investasi ilegal yang akan launching pada semester II tahun ini.
“Dengan gerakan yang masif tersebut diharapkan pula masyarakat lebih cerdas dalam memilih produk-produk keuangan salah satunya investasi pada industri jasa keuangan, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat terciptanya sektor jasa keuangan yang sehat guna mendukung stabilitas sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” tutup Aman.
(MM)
