klikFakta.com, JEPARA – Masa Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Jepara telah berakhir. Pemerintah Kabupaten Jepara memastikan seluruh tahapan, termasuk perpanjangan pendaftaran di sejumlah sekolah yang belum memenuhi kuota, telah selesai dilaksanakan.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara Ratib Zaini menjelaskan, perpanjangan SPMB dilakukan secara daring sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terhadap lima sekolah yang sebelumnya masih kekurangan peserta didik.
“Sudah selesai dan memang sesuai Kemendikdasmen harus online terhadap lima sekolah yang kemarin kurang. Sudah selesai, kurang lebih ada 50 orang. Hampir tiga perempat sudah memenuhi kuota dan sekarang sudah kita tutup,” kata Ratib.
Menurutnya, kondisi sekolah yang kekurangan siswa tidak terjadi setiap tahun. Sebagian besar berada di wilayah pinggiran. Tahun ini pemerintah juga menambahkan kuota sebesar lima persen sebagai langkah antisipasi karena antusiasme masyarakat mengikuti SPMB meningkat dibandingkan dua tahun terakhir.
Di balik proses penerimaan siswa baru itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan pesan yang jauh lebih besar. Baginya, tidak boleh ada anak Jepara yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
“Kami menambahi bahwa keterbatasannya SMP Negeri di Kabupaten Jepara kemudian SMA Negeri di Kabupaten Jepara. Kami mengimbau untuk seluruh masyarakat wali murid di Jepara apabila memang tidak bisa masuk dan anaknya ini ingin sekolah, sementara orang tuanya tidak mampu membiayai di sekolah swasta, untuk menghubungi kami, baik kepala desa, camat, maupun kepala dinas, supaya diajukan. Anak-anak ini jangan sampai putus sekolah,” ujar Witiarso saat ditemui pada Senin (6/7/2026).
Pemkab Jepara, lanjutnya, akan mencarikan berbagai solusi. Anak-anak dapat diarahkan ke SMP Negeri, SMA Negeri, maupun sekolah swasta yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal. Apabila persoalannya semata-mata karena biaya, pemerintah siap memberikan bantuan melalui beasiswa, dana CSR maupun dukungan dari Baznas.
“Jangan sampai anak-anak kita ini putus sekolah yang SMP maupun SMA gara-gara biaya sekolah yang tidak mampu. Kita akan kasih beasiswa, kita akan bantu lewat CSR, lewat Baznas. Karena kita punya covernya Kartu Sarjana. Kalau memang ini ada, maka ke depannya kita akan anggarkan untuk anak-anak yang memang tidak mampu,” katanya.
Menurut Bupati, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dengan memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan. Jika terlanjur putus sekolah, pemerintah tetap akan mencarikan jalur pendidikan lain, seperti PKBM maupun pendidikan kesetaraan, agar mereka tetap memiliki ijazah.
“Jangan ada anak sekolah putus sekolah sebelum lulus SMA gara-gara biaya. Kalau hanya karena biaya, mohon hubungi pemerintah untuk kita carikan solusinya,” tegasnya.
Selain memastikan akses pendidikan, Pemkab Jepara juga mulai mempersiapkan pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR). Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada 12 Juli mendatang dengan tiga rombongan belajar untuk masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA.
Setiap rombongan belajar akan diisi sekitar 30 siswa sehingga setiap angkatan menampung sekitar 90 peserta didik. Namun untuk jenjang SD, hingga pekan lalu baru tersedia 66 calon siswa. Artinya, masih dibutuhkan sekitar 24 siswa lagi yang memenuhi persyaratan.
“Syaratnya adalah desil 1 dan desil 2. Untuk masyarakat Jepara yang memenuhi syarat desil 1 dan desil 2, silakan mendaftarkan anaknya. Sekolahnya sudah bagus, fasilitasnya bagus, gratis. Ini juga untuk kepentingan anaknya nanti di jenjang berikutnya SMP gratis, SMA gratis. Jadi tidak perlu berduyun-duyun ke SMP negeri maupun SMA negeri,” kata Witiarso.
Tak berhenti di situ, Jepara juga memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menghadirkan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), sebuah sekolah berasrama bagi siswa berprestasi.
Pada tahap awal tersedia dua rombongan belajar untuk SMP dan dua rombongan belajar untuk SMA, masing-masing berisi 20 siswa. Sementara menunggu pembangunan gedung permanen, kegiatan belajar akan memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK).
SNT dijadwalkan mulai dibangun pada Oktober tahun ini di lahan seluas 10 hektare yang telah dihibahkan Pemkab Jepara kepada Kemendikdasmen. Proses rekrutmen peserta didik dilaksanakan langsung oleh kementerian sepanjang Juli, dengan target kegiatan belajar dimulai sekitar Agustus.
“Ini seperti sekolahnya Taruna Nusantara, tapi tidak militer,” jelas Witiarso.
Ia menambahkan, SNT tidak hanya diperuntukkan bagi siswa asal Jepara, tetapi juga membuka kesempatan bagi siswa berprestasi dari daerah sekitar seperti Kudus, Pati, dan Demak. Di Jawa Tengah sendiri, SNT hanya dibangun di tiga daerah, yakni Jepara, Cilacap, dan Purbalingga.
Sementara itu, bantuan pendidikan dari Pemkab Jepara tetap akan difokuskan pada pembiayaan sekolah agar siswa dapat belajar tanpa terbebani biaya.
“Mengenai beasiswa dari Pemkab Jepara, kita bayarkan ke sekolah, sekolahnya gratis. Yang penting anaknya sekolah. Nanti kita yang urus ke sekolah masing-masing,” kata Bupati.
Di sisi lain, Pemkab Jepara terus berupaya menekan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Ratib Zaini menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 3.500 ATS usia 18–25 tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.900 orang telah berhasil ditangani, sementara sisanya masih dalam proses pendampingan.
“Memang deteksi sementara mereka keluar di Jepara dan 80 persen memang tidak berkeinginan untuk sekolah karena sudah bekerja. Angka Lama Sekolah kita 9,6,” ujar Ratib.
Bupati menargetkan rata-rata lama sekolah di Jepara dapat meningkat menjadi 10 hingga 11 tahun.
“Kita mau menuju ke 10–11. Makanya dengan adanya kita dorong supaya ini gratis untuk dalam rangka itu,” katanya.
Pemerintah juga terus memperluas pemerataan akses pendidikan, termasuk bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Untuk jenjang SMA di Karimunjawa, pembelajaran akan diperkuat melalui sistem sekolah jarak jauh berbasis Zoom sehingga kualitas pendidikan dapat setara dengan sekolah di daratan.
“Jadi sekolah di Karimunjawa hampir sama kualitasnya dengan yang ada di daratan. Itu untuk yang SMA. Kalau yang SMP kita sudah membangun di sana,” ujar Bupati.
Selain itu, penataan tenaga pendidik juga menjadi perhatian agar distribusi guru lebih efektif.
“Untuk penataan tenaga pengajar dipastikan akan ditata untuk yang lebih dekat dengan rumah. Saya sampaikan tidak hanya di Karimunjawa saja, carikan supaya produktivitas tinggi guru-guru yang dekat dengan sekolah. Maksimal 30 kilometer,” katanya.
Penguatan layanan pendidikan inklusif juga tengah dipersiapkan. Pemerintah pusat dijadwalkan mulai membangun Sekolah Luar Biasa (SLB) baru pada 2027 di belakang SMA Negeri 1 Mayong, dengan kapasitas hingga sekitar 900 peserta didik dan berdiri di atas lahan seluas satu hektare. Sementara untuk wilayah utara Jepara, pemerintah masih menyiapkan solusi melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan yayasan terkait.(ADV)
