KlikFatka.com, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, mendesak pemerintah bergerak cepat menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring prediksi fenomena El Nino pada Mei–Juli 2026. Ia mengingatkan, musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dan panjang tahun ini tidak boleh dihadapi dengan respons lambat seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Jangan tunggu hutan terbakar baru kita bertindak. Langkah preventif harus dimulai sekarang,” tegas Hindun dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Berdasarkan data Pantau Gambut, sejak awal 2026 telah terdeteksi 23.546 titik panas (hotspot) di kawasan gambut. Angka tersebut dinilai sebagai sinyal serius meningkatnya risiko karhutla jika tidak diantisipasi secara sistematis.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II (Jepara, Kudus, Demak), Hindun menekankan bahwa dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu krisis kesehatan dan kerugian ekonomi yang luas. Asap kebakaran, kata dia, berpotensi mengganggu kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, bahkan bisa meluas hingga lintas negara.
“Karhutla bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan ekonomi. Kita tidak boleh mengulang bencana kabut asap yang merugikan masyarakat luas,” ujarnya.
Hindun mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif. Ia mengusulkan sejumlah langkah prioritas, di antaranya penguatan pemantauan titik panas berbasis teknologi satelit yang terintegrasi dengan patroli lapangan di wilayah rawan, terutama lahan gambut.
Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan program pembasahan lahan (rewetting) serta pembangunan sekat kanal untuk menjaga kelembapan gambut. Menurutnya, kesiapsiagaan juga harus diperkuat melalui penyediaan sarana pemadaman sejak dini, termasuk operasi water bombing dan teknologi modifikasi cuaca sebelum puncak kemarau.
Tak kalah penting, Hindun meminta penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi terhadap pihak yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar.
“Penindakan harus tegas. Tidak boleh ada toleransi bagi pelaku pembakaran hutan, baik individu maupun korporasi,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua Bidang Advokasi Kebijakan dan Perlindungan Minoritas DPP PKB, Hindun juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla selama ini. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah membangun sistem pengendalian terpadu yang solid.
“Koordinasi lintas sektor adalah kunci. Pemerintah tidak boleh bekerja parsial. Semua harus terintegrasi dalam satu sistem pengendalian karhutla yang efektif,” tegasnya.
Di tengah ancaman El Nino 2026, Hindun mengingatkan bahwa pencegahan jauh lebih murah dan efektif dibandingkan penanganan bencana yang sudah terjadi. Ia pun mendesak agar anggaran dan kebijakan difokuskan pada langkah-langkah antisipatif sejak dini.
Reporter: Aris.S
