KlikFakta.com, KUDUS – Dugaan kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Kudus terus menjadi sorotan publik. Peristiwa ini diduga terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan di wilayah setempat.
Aliansi Masyarakat Peduli MBG (AMPM) secara resmi telah mengajukan permohonan klarifikasi kepada Polres Kudus terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.
Koordinator AMPM, Mujahidin, menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat, khususnya para pelajar yang menjadi korban.
“Kami meminta kejelasan terkait jumlah korban, penanganan medis, serta langkah hukum yang telah dilakukan oleh pihak berwenang,” ujarnya, Selasa (31/3/26).
Peristiwa yang terjadi pada akhir Januari 2026 ini diduga melibatkan lebih dari 200 siswa yang mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan dalam kegiatan MBG. Hingga kini, masyarakat masih mempertanyakan transparansi penanganan kasus tersebut.
Dalam surat resminya, AMPM juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik, mengingat kasus ini menyangkut keselamatan anak-anak dan diduga berkaitan dengan kelalaian dalam pengelolaan makanan.
Selain itu, AMPM meminta kejelasan apakah pihak sekolah telah melaporkan kejadian tersebut kepada instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, serta apakah terdapat dokumen berita acara internal yang dapat menjadi dasar penelusuran lebih lanjut.
“Kami AMPM menegaskan bahwa keracunan massal bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan keamanan pangan” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Kudus belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.
Namun dengan kedatangan AMPM hari ini telah ada respon baik bahwa akan di jadwalkan Minggu depan Kapolres adakan pertemuan audensi di polres.
Masyarakat berharap agar proses penanganan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum, dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
