Petani Pati Gruduk DPRD, Tuntut Keberpihakan Hingga Tolak Pembangunan Pabrik Semen

KlikFakta.com, PATI – Bertepatan dengan Hari Tani Nasional, para petani di wilayah Kabupaten Pati menggelar aksi di depan kantor DPRD setempat.

Mereka menyuarakan tuntutan agar tidak memberikan izin bagi perusahaan tambang atau semen untuk beroperasi di wilayah Pegunungan Kendeng.

Dilansir dari detikJateng, pada Jumat (20/9/2024), para petani datang dari berbagai wilayah di Pati. Seperti Sukolilo, Tayu, Gabus hingga daerah yang berada di Lereng Pegunungan Kendeng.

Mereka datang mengendarai truk ke kantor Bupati Pati pukul 10.00 WIB.

Usai berkumpul di depan kantor Bupati, massa lalu berjalan kaki menuju DPRD Pati yang jaraknya sekitar 100 meter.

Berbagai spanduk, aksi teatrikal, hingga ritual mewarnai aksi massa.

‘Tanpa petani Pak Bupati sekeluarga mau makan apa?’, ‘Bangkitlah harga diri petani’, hingga ‘Petani soko guru bangsa’ adalah beberapa tulisan spanduk yang mereka bawa.

Massa menampilkan aksi naga yang menjadi simbol penanggung Pegunungan Kendeng. Berlanjut dengan drama teatrikal tentang Pegunungan Kendeng.

Aksi dilanjutkan dengan ritual brokohan di tengah jalan depan DPRD Pati.

Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno mengatakan dalam momen Hari Tani Nasional ini, pihaknya mengingatkan kepada pemerintah agar berpihak kepada petani.

“Kami mengetahui bahwa ada revisi perda tata ruang yang semakin menjauhkan dari keberpihakan terhadap ibu bumi, terhadap petani. Maka kami ingin untuk direvisi, kalau nanti diperbarui tahun 2026, tapi ketika perda tata ruang tidak sesuai dengan data dukung, kami akan terus minta agar diubah,” jelas Gunretno kepada wartawan di lokasi, Jumat (20/9/2024).

Ia mengungkapkan kini ada rencana pendirian pabrik semen atau tambang di wilayah Pegunungan Kendeng.

Karena itu ia meminta kepada DPRD selaku wakil rakyat agar segera menghentikan rencana tersebut.

“Bahwa ada salah satu lahan yang dimohon KPH wilayah Sinomwidodo (Pegunungan Kendeng) dan dimohon PT SMS dimintai untuk rencana eksplorasi tapak pabrik dan rencana tambang, maka dalam hal ini kami meminta DPR untuk tidak nunggu PT SMS datang tapi harus diingatkan, dihentikan,” jelasnya.

Gunretno menilai adanya pabrik dan tambang di Pegunungan Kendeng akan merusak alam. “Karena untuk menyelamatkan Pegunungan Kendeng dari kerusakan. Maka kami memiliki prioritas untuk menyelamatkan ibu bumi,” ungkap dia.

Sementara itu, dilansir dari Joglo Jateng, Ketua DPRD Pati Sementara, Ali Badruddin dan Wakil Ketua DPRD Pati Sementara, Hardi, serta sejumlah anggota DPRD sempat menemui massa.

Ali mengaku akan menindaklanjuti tuntutan dari petani  dari berbagai komunitas di Pati.

“Pesan-pesan yang disampaikan menjadi PR kami ke depan. Kami akan koordinasikan dengan teman-teman DPRD yang lainnya,” kata dia.

Ia juga menyampaikan akan berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, terutama terkait perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Yang mana kebijakan tidak sepenuhnya tidak menjadi tanggung jawab atau kebijakan dari legislatif. Tentunya bersama eksekutif. Misal saja ada perubahan RTRW. Sumbernya tidak hanya di DPRD, ada kehendak dari eksekutif,” terangnya.

Pihaknya mengaku belum mengetahui persis tentang adanya perubahan RTRW. Menurutnya, kebijakan tergantung pemimpin daerah nantinya.

Ali mengaku juga belum mengetahui rencana pendirian pabrik semen. Sebab ia belum pernah membahas kaitannya hal tersebut.

“PT SMS (Sahabat Mulia Sakti) itu bagian yang akan berinvestasi melakukan penanaman modal atau membuat pabrik di Kabupaten Pati. Tapi sejauh ini kami belum pernah komunikasi atau koordinasi dengan PT SMS. Kita tuan rumah, kita tidak di kulo nuwun, masak kita harus ke sana. Kan ndak kan,” terangnya.

Menurutnya, masalah di Pegunungan Kendeng tidak hanya ada rencananya pabrik semen saja. Namun juga termasuk keberadaan tambang yang tak berizin.

“Penambangan liar juga banyak. Penebangan hutan juga banyak. Itulah yang sama-sama kita pikirkan. Cara memperbaiki alam ini,” pungkasnya.