Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus Ikuti Workshop Sinkronisasi Penyusunan APBD 2024

Klikfakta.com, KUDUS – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus mengikuti workshop Sinkronisasi Kebijakan Legislatif dan Eksekutif dalam Penyusunan APBD 2024 di Hotel Gets, Kota Semarang, pada Kamis-Sabtu (23-25/11/2023).

Kegiatan tersebut digelar untuk mengupgrade serta sebagai salah satu upaya penyamaan persepsi anggota DPRD Kabupaten Kudus sebelum dilakuakan penetapan APBD Tahun 2024 yang akan segera dilakukan dalam akhir bulan November ini.

Workshop tersebut menghadirkan beberapa pemateri, salah satunya dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI yang menyampaikan materi Kebijakan Penganggaran Daerah Sesuai Peraturan Mendagri No. 5 Tahun 2023.

Pada kesempatan tersebut Ia menekankan bahwa penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Serta mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya sesuai kemampuan pendapatan daerah. Diantaranya dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, keterjangkauan harga pangan, mengantisipasi perubahan iklim dampak El Nino, hingga percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

Pemateri juga menyebutkan, bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib.

“Wajib ini yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran tahun anggaran sebelumnya,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan adanya tujuh kebijakan khusus APBD Tahun Anggaran 2024. Diantaraya, pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah melaksanakan dukungan pendanaan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum.

Selain itu hadir pula Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo yang menyampaikan rencana strategis kebijakan percepatan pembangunan dan sinergi program pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2024 pada workshop tersebut.

Harso Susilo menjelaskan terdapat tiga poin penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis sehingga dapat mencapai tujuan yang sejahtera dan lestari.

“Pertama, perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kedua, sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, adaptif. Ketiga, ketahanan sumber saya alam dan lingkungan hidup,” ungkapnya.

Ia menyebut sinkronisasi kebijakan antara Legeslatif dan Eksekutif merupakan keharusan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Sehingga mampu membawa masyarakat menjadi semakin sejahtera.

Sementara itu, Ketua DPRD Kudus, Masan menuturkan dengan adanya workshop tesebut anggota dewan dapat memahami Sinkronisasi Kebijakan Legislatif dan Eksekutif dalam Penyusunan APBD 2024.

Terlebih, imbuhnya, sesuai dengan Permendagri No. 15 Tahun 2023, APBD Kudus Tahun Anggaran 2024 harus sudah ditandatangani oleh Bupati dan DPRD maksimal satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

“Workshop ini sangat penting, karena dapat menjadi bekal teman-teman anggota dewan yang sebentar lagi APBD 2024 akan disahkan. Semoga dapat menghasilkan kebijakan yang dapat memajukan Kabupaten Kudus,” pungkasnya. (*/Ipung)