 |
| Direktur PO Shantika, Suhartono yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kudus (foto : klikfakta.com ) |
KlikFakta.com, KUDUS – Dilarangnya kembali mudik Lebaran tahun 2021 menuai kritik dari sejumlah pihak. Bahkan ada yang meminta agar kebijakan tersebut bisa dicabut.
Direktur PO Shantika, Suhartono mengatakan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah menjadi kabar buruk bagi sektor transportasi.
“Lebaran tahun lalu, pemerintah sudah melarang mudik. Lebaran tahun ini juga dilarang. Ibaratnya itu, luka tahun lalu belum sembuh. Ini masih dilukai lagi,” jelas Suhartono pada awak media, Senin (12/4/2021).
Menurutnya, dengan adanya kelonggaran kebijakan mudik lebaran diharapkan para pengusaha otobus untuk bisa menutupi kerugian selama pandemi ini.
Lanjut Suhartono, larangan mudik mengancam matinya perekonomian masyarakat. Mulai dari Pemutusan Hubungan Kerja (PKH) masal pada sektor transportasi hingga mematikan perekonomian pengusaha mikro. Seperti pengusaha asongan di jalanan hingga pengusaha oleh-oleh.
Tak hanya itu, larangan mudik lebaran juga mengakibatkan menjamurnya jasa transportasi ilegal. Seperti munculnya kendaraan plat hitam hingga kendaraan angkutan barang untuk mengangkut pemudik.
“Berkaca dari tahun lalu, kebijakan pemerintah melarang mudik lebaran mengakibatkan pemudik pada nekat. Ada yang naik travel ilegal hingga naik tronton. Ini berbahaya,” tegas Suhartono yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kudus.
Hal inilah yang kemudian mendorong pihaknya memohon pada pemerintah agar mencabut kebijakan larangan mudik. Dan menggantinya dengan pembolehan mudik dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
“Mestinya mudik lebaran tidak dilarang. Tetap diperbolehkan, namun dengan penerapan protokol kesehatan ketat,” ujarnya.
Jika hal ini dikabulkan, Suhartono mengaku siap melakukan protokol kesehatan ketat. Bahkan dirinya siap divaksinasi covid, sebagai bentuk pemutusan mata rantai penularan covid saat lebaran.
Ketua DPC Organda Kudus, Mahmudun menilai kebijakan pemerintah melarang mudik lebaran dan memperbolehkan pembukaan sektor pariwisata sebagai sebuah inkonsistensi.
“Ini kan sebuah inkonsitensi. Kalau pariwisata boleh buka. Kami mohonlah, pemerintah juga bisa mendengar jeritan hati kami para pelaku jasa trasportasi. Toh ini mudik setahun sekali,” tuturnya.
RA
