Sekda Jateng : Pelayanan Terbaik ke Masyarakat Tak Mudah

Klikfakta.com, SEMARANG – Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah Sri Puryono KS menyampaikan jika memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidaklah mudah. Hal ini lantaran menurut Sekda, terjemahan perintah tersebut sangat banyak dan tidak ringan. Ini disampaikan oleh Sekda dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Publik, di Patra Convention Hotel Semarang, Kamis (11/7/2019).

Sekda dalam kesempatan itu menyampaikan perintah gubernur Ganjar Pranowo yang  pada periode pertama kepemimpinannya tahun 2013 lalu, meminta pemprov untuk meningkatkan integritas.

Menurut Sri Puryono, integritas adalah kejujuran dan keberanian untuk mengakui suatu hal yang tidak baik dan perlu diperbaiki. Sedangkan terkait layanan masyarakat, kata dia, dilakukan dengan cara membuka komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat melalui berbagai kanal. Di antaranya nomor telepon, SMS atau pesan pendek, website, whatsapp, facebook, twitter, dan media sosial lainnya.

“Penanganan aduan masyarakat secara cepat dan tepat oleh Pemprov Jateng karena ada koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal. Prinsipnya koordinasi antarsektor dan lini itu harus. Koordinasi tidak harus dilakukan melalui nota dinas yang jumlahnya berlembar-lembar, tetapi cukup melalui WA,” paparnya.

Pada awal penerapan layanan publik secara cepat dan tepat, semua SKPD diminta merespon aduan masyarakat secara baik dengan batas waktu 2X24 jam. Kemudian meningkat menjadi 1X24 jam, dengan catatan aduan-aduan masyarakat tidak harus tuntas, tetapi ada progress. Apakah itu masih tahap verifikasi, cek lapangan, pengerjaan, ataupun sudah tuntas.

“Jika 1X24 jam belum ada respon maka SKPD terkait dianggap melalaikan tugas, dan itu setiap tiga bulan sekali diumumkan, saat rakor pelaksanaan program APBD. Akan disampaikan kepala SKPD mana yang tidak respon. Jadi handphone kepala-kepala SKPD wajib aktif 24 jam, semua harus bergerak, terutama para kepala daerah, harus menjadi penggerak dan mau berkorban untuk kebaikan semua pihak,” pintanya.

Untuk itu  mewujudkan pelayanan publik agar terlaksana dengan baik, juga diperlukan komitmen pimpinan, koordinasi, serta kerja keras semua instansi terkait.

“Pelayanan publik harus nomor satu. Rakyat itu intinya ingin berkomunikasi dengan pimpinan atau kepala daerah tentang berbagai persoalan yang ada di masyarakat, kemudian aduan mereka direspon dan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah,” tandasnya.