 |
| Para pemateri dalam rapat koordinasi pengawas partisipatif di Kecamatan Nalumsari Jepara. (KF-089) |
klikFakta.com, JEPARA – Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda di wilayah Kecamatan Nalumsari Jepara diajak untuk bersinergi dengan jajaran panitia pengawas pemilu di tingkat desa. Hal itu demi terciptanya pemilu 2019 yang berintegritas.
Hal itu muncul dalam rapat koordinasi pengawas partisipatif yang digelar Panwascam Nalumsari di Pendapa Kecamatan setempat, Kamis (27/9). Hadir dalam acara tersebut, sejumlah Petinggi, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya. Sedangkan pembicara, selain dari jajaran Panwascam Nalumsari juga ada dari Bawaslu Kabupaten Jepara, Arifin.
Subkhan selaku ketua Panwascam Nalumsari menjelaskan tentang potensi-potensi pelanggaran dalam pemilu. Diharapkan, masyarakat ikut melakukan pantauan dan pengawasan yang bersifat partisipatif untuk kemudian dilaporkan ke jajaran panwaslu.
“Pelaporan bisa dilakukan secara langsung atau melalui saluran atau media yang dimiliki oleh Panwas. Seperti nomor handphone maupun media sosial,” katanya.
Dia menambahkan, saat ini tahapan sudah mulai masuk tahapan kampanye. Pada tahapan ini tentu saja banyak potensi pelanggaran. Seperti pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan hingga kampanye hitam. Untuk itu dibutuhkan kerjasama berbagai pihak agar pemilu nanti dapat sukses dan sesuai cita-cita bersama.
Komisioner Panwascam Nalumsari, Wahyu Khoiruz Zaman mengatakan, selain meningkatkan tingkat partisipasi publik terdapat pengawasan pemilu. Penting kiranya menekankan pada sinergitas dari berbagai elemen masyarakat untuk mendukung suksesnya pemilu.
“Kami mendorong agar kepedulian masyarakat luas terdapat pemilu lebih tinggi. Melalui pengetahuan dan wawasan tentang pengawasan pemilu,” ujar Wahyu
Menurutnya, peran tokoh masyarakat sangat penting dalam membentuk kualitas pemilu. Sebab, mereka memiliki posisi strategis yang mampu memengaruhi sikap masyarakat.
“Jika para tokoh masyarakat kompak dalam mewujudkan pemilu yang bersih, anti politik uang misalnya. Maka tentu masyarakat akan mengikutinya,” katanya.
Hal senada juga dikatakan oleh Komisioner Bawaslu Jepara, Arifin. Menurut dia, politik uang mampu diminimalisir bahkan dihilangkan ketika semua tokoh-tokoh masyarakat ikut berupaya melawannya.
“Fatwa ulama dari berbagai ormas sudah jelas bahwa politik uang adalah hal yang terlarang. Selanjutnya, kampanye larangan politik uang tersebut harus terus disampaikan ke masyarakat melalui tokoh-tokoh ditingkat daerah dan desa masing-masing,” ungkapnya.
klikFakta.com/089
