JEPARA – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara resmi mengikat kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. Sinergi antar-lembaga ini ditandai melalui penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Halaman Kantor Kejari Jepara pada Selasa (10/11/2026).
Penandatanganan dokumen PKS tersebut dilakukan langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara, M. Nasrullah Huda, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jepara, Agung Bagus Kade Kusimantara. Prosesi ini diselenggarakan di sela-sela acara penyaluran bantuan zakat produktif tahap II dan disaksikan secara langsung oleh Bupati Jepara, Witiarso Utomo, beserta jajaran Forkopimda.
Kerja sama ini mencakup pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), yang dipadukan dengan pengawasan dan pendampingan hukum.
Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara, M. Nasrullah Huda, menjelaskan bahwa ruang lingkup PKS ini dirancang menyeluruh dari hulu hingga hilir pengelolaan zakat.
“Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pengumpulan ZIS dari jajaran pegawai Kejari Jepara maupun masyarakat umum, pendistribusian tepat sasaran kepada mustahik, hingga penyelarasan dan validasi data penerima manfaat,” ujar pria yang akrab disapa Gus Huda tersebut.
Selain pengelolaan dana, Gus Huda menambahkan bahwa Kejari Jepara juga memberikan penguatan dari segi legalitas dan tata kelola transparansi BAZNAS.
“Kerja sama ini mencakup pemberian pendampingan hukum atas program-program strategis BAZNAS, serta pemberian pendapat hukum (legal opinion) terkait permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara (PTUN) yang berpotensi dihadapi BAZNAS dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, Agung Bagus Kade Kusimantara, menyambut positif kolaborasi ini. Menurutnya, penandatanganan PKS ini akan memperkuat sinergi yang selama ini telah terjalin dalam membantu masyarakat Jepara yang membutuhkan.
“Pemberian pelayanan dan pendampingan hukum memang menjadi bagian dari program kejaksaan untuk mendampingi berbagai proyek dan kegiatan strategis di Kabupaten Jepara. Dalam konteks BAZNAS, pendampingan difokuskan pada pengawasan akuntabilitas serta tata kelola zakat agar berjalan transparan dan sesuai aturan hukum,” ungkap Agung.
Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengapresiasi terobosan kolaboratif ini. Ia berharap langkah akuntabel yang diambil BAZNAS dan Kejari dapat direplikasi oleh instansi pemerintahan atau lembaga daerah lainnya di Kota Ukir.
“Ini langkah yang sangat baik. Harapannya, model kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) seperti ini juga bisa diterapkan di instansi-instansi lainnya di Kabupaten Jepara,” tutur Bupati Witiarso.
Sebagai bentuk komitmen nyata dari penguatan pengumpulan ZIS di lingkungannya, dalam penutupan acara tersebut jajaran Kejari Jepara secara simbolis menyerahkan dana zakat, infak, dan sedekah dari para pegawainya kepada pihak BAZNAS Kabupaten Jepara.
Aris.s
