JEPARA – Menghadapi potensi banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga pohon tumbang selama musim hujan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara memperkuat kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Sebanyak 302 personel dari berbagai unsur dilibatkan dalam Apel Siaga Bencana yang digelar di Halaman Kantor Bupati Jepara, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, sarana dan prasarana, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah.
Sejumlah unsur terlibat dalam apel tersebut, mulai dari perangkat daerah, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, hingga elemen masyarakat.
Bupati Jepara H. Witiarso Utomo atau Mas Wiwit yang memimpin apel menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana terjadi. Seluruh unsur diminta membangun langkah antisipasi sejak dini untuk meminimalkan risiko serta melindungi keselamatan masyarakat.
“Saya minta seluruh jajaran Pemkab Jepara, TNI, Polri, kecamatan, desa, dunia usaha, relawan, dan masyarakat untuk meningkatkan serta melakukan langkah antisipasi sejak dini,” tegasnya.
Menurutnya, ancaman hidrometeorologi basah membutuhkan perhatian bersama. Intensitas hujan tinggi berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang, serta pohon tumbang yang dapat mengganggu aktivitas dan keselamatan warga.
Karena itu, kesiapan petugas harus diimbangi dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat. Setiap unsur diharapkan memahami peran masing-masing agar respons penanganan darurat dapat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Pemkab Jepara juga mengajak masyarakat mengambil bagian dalam upaya mitigasi. Langkah sederhana seperti membersihkan saluran air, memangkas ranting pohon yang berpotensi tumbang, menjaga kebersihan lingkungan, serta segera melaporkan kondisi darurat kepada petugas dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Mas Wiwit juga mengukuhkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Forum ini diharapkan menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
Keberadaan FPRB diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata melalui peningkatan kesadaran, edukasi, dan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah masing-masing.
Selain penguatan forum, Pemkab Jepara telah menetapkan sistem Klaster Penanggulangan Bencana melalui Keputusan Bupati Jepara Nomor 360/83 Tahun 2025.
Sistem tersebut terdiri atas enam klaster yang memiliki peran berbeda dan harus bekerja secara terpadu, yakni Klaster Pencarian dan Pertolongan, Klaster Pengungsian dan Perlindungan, Klaster Kesehatan, Klaster Logistik, Klaster Pendidikan, serta Klaster Pemulihan.
Pembagian klaster tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi dalam penanganan bencana, mulai dari upaya pencarian dan pertolongan korban, pemenuhan kebutuhan pengungsi, pelayanan kesehatan, distribusi logistik, keberlangsungan pendidikan, hingga pemulihan pascabencana.
Menutup arahannya, Mas Wiwit mengajak seluruh elemen untuk memperkuat sinergi dan kepedulian dalam menjaga keselamatan masyarakat.
“Mari perkuat sinergi dan kepedulian dalam melindungi keselamatan warga. Siap sebelum bencana, tanggap saat bencana, dan tangguh dalam pemulihan,” tegasnya.
Melalui penguatan kesiapsiagaan lintas sektor tersebut, Pemkab Jepara berharap upaya mitigasi dan penanganan bencana dapat berjalan lebih terarah, sehingga risiko yang mengancam masyarakat selama musim hujan dapat diminimalkan.
Jepara Tangguh, Jepara Siaga, Jepara Selamat.ADV
Aris .s
