KlikFakta.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan 12 isu strategis nasional yang menjadi fokus pengawasan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Dari sejumlah persoalan tersebut, penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto menempati urutan pertama. Sementara itu, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berada di urutan kedelapan.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah.
Adapun 12 isu strategis yang menjadi fokus pengawasan DPR RI tersebut meliputi:
1. Penanganan Kasus Penyadapan Presiden RI
2. Penyelesaian Persoalan Administrasi Kewilayahan
3. Penanganan Kasus Perundungan Anak
4. Mengatasi Kelangkaan dan Kenaikan Harga Pakan Ternak
5. Percepatan Pembangunan dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana
6. Penanganan Gangguan Keamanan, Kemacetan, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perizinan Kawasan Industri
7. Perbaikan Ketepatan Sasaran dan Tata Kelola Bantuan Sosial
8. Evaluasi Penanganan Karhutla dan Gangguan Kesehatan Masyarakat Terdampak
9. Kesiapan dan Akurasi Data dalam Reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
10. Pemerataan Program Revitalisasi Sekolah
11. Perbaikan Tata Kelola dan Regulasi Pasar Modal
12. Penguatan Ketahanan Energi Nasional
Melalui pengawasan terhadap 12 isu tersebut, DPR RI berharap pemerintah dapat mengambil langkah penyelesaian secara tepat dan terukur.
Puan menegaskan, fungsi pengawasan parlemen menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai persoalan nasional mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai kebutuhan masyarakat.(AS)
Editor: Saiful
