KlikFakta.com, KUDUS – Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kudus menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pemerintahan setempat pada Kamis (20/2/2025).
Mereka datang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait kebijakan anggaran dan transparansi pemerintahan Kabupaten Kudus.
Koordinator aksi, Habib Maulana, menyatakan bahwa tuntutan mereka mencakup empat poin utama. Yaitu efisiensi anggaran, evaluasi kebijakan makan siang gratis, revisi UU Minerba, dan transparansi dalam penanganan isu daerah.
“Kami menuntut pemerintah untuk lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, khususnya terkait program yang dirasa kurang prioritas,” ujarnya.
Empat Tuntutan Utama Mahasiswa
Evaluasi Anggaran Makan Siang Gratis
Mahasiswa menyoroti bahwa program makan siang gratis seharusnya tidak mengesampingkan sektor penting seperti pendidikan dan hak asasi manusia. HMI Kudus meminta pemerintah untuk meninjau kembali efektivitas program ini.
Kajian Ulang Pemangkasan Anggaran
HMI mengkritisi kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan tanpa kajian mendalam. Mereka meminta transparansi dalam alokasi dana agar tidak berdampak buruk pada pelayanan publik.
Revisi UU Minerba
Mahasiswa menyerukan revisi menyeluruh terhadap UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang dianggap merugikan masyarakat dan negara. Mereka mendesak agar kebijakan ini lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Aksi Nyata Pemkab Kudus
Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Kudus untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani berbagai isu daerah yang selama ini belum mendapat perhatian serius.
Sementara itu, anggota DPRD Kudus, Kholid Mawardi, menyatakan dukungannya terhadap aksi mahasiswa ini dan berjanji untuk menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
“Kami tetap mendukung perjuangan mahasiswa dan akan mengawal tuntutan ini hingga ke Jakarta,” katanya.
Namun, Kholid juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran di Kudus tidak terlalu berdampak signifikan, hanya sekitar Rp8 miliar, dan tidak mengganggu sektor pendidikan maupun kesehatan.
“Kami telah berkomunikasi dengan kementerian terkait dan memastikan bahwa anggaran yang dikurangi tidak akan menghambat pelayanan publik,” tambahnya.
Mahasiswa berharap pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan mereka agar kebijakan yang diambil lebih berpihak pada masyarakat. DPRD Kudus juga berjanji untuk mengawal aspirasi ini hingga tingkat pusat.
