6 ASN dan 1 Kades di Kudus Diduga Tak Netral, Bawaslu Bakal Segera Panggil

KlikFakta.com, KUDUS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kudus menyatakan laporan dugaan 6 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1 kepala desa di Kudus yang melanggar netralitas memenuhi syarat formil dan materiel pada Selasa, 1 Oktober 2024 malam.

Melansir dari zonanews.id, Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan melalui keterangan tertulisnya menjelaskan, pada tanggal 29 September 2024, 6 orang ASN dan 1 Kades di Kabupaten Kudus dilaporkan ke Bawaslu Kudus.

Laporan tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 01, Samani Intakoris dan Bellinda Putri Sabrina Birton.

Minan melanjutkan, berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 dalam hal terdapat laporan, baik itu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, menerima laporan tersebut.

Pihaknya pun melakukan kajian awal untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan serta jenis dugaan pelanggaran.

Kemudian pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan, dan/atau laporan pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya.

“Bawaslu Kudus telah melakukan kajian awal terhadap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh kuasa hukum pasangan bupati dan wakil bupati Kudus nomor urut 01 dan telah diputuskan dalam rapat pleno pimpinan Bawaslu kudus pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 19.15 WIB di Kantor Bawaslu Kudus,” kata Minan.

Dalam rapat pleno tersebut, Minan melanjutkan, Bawaslu Kudus memutuskan bahwa laporan dengan nomor 01/LP/PB/Kab/14.21/IX/2024 telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel.

Laporan tersebut dilakukan register dengan nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/14.21/X/2024.

“Selanjutnya, Bawaslu Kudus akan memanggil para pihak untuk dimintai keterangan atau klarifikasi terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan,” ungkap Minan.

Dalam kesempatan pertama, Bawaslu Kudus akan memanggil pelapor dan saksi.

Pemanggilan pertama pada Rabu, 2 Oktober 2024 pukul 15.30 WIB di Kantor Bawaslu Kudus.