Kikfakta.com, KUDUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menggelar Rapat Paripurna yang membahas jawaban Bupati Kudus atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kudus Tahun Anggaran 2024.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kudus, Hj. Tri Hj. Tri Erna Sulistyawati Sulistyawati. Pada rapat tersebut, Ia menekankan pentingnya masukan dari fraksi-fraksi untuk kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Hj. Tri Erna Sulistyawati menyatakan bahwa tujuan dari rapat tersebut adalah agar masukan, saran, dan kritik dari setiap fraksi dapat ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.
“Pemkab Kudus memiliki program untuk kesejahteraan rakyat, dan kami di DPRD juga demikian. Kami berharap, dengan adanya masukan dari teman-teman fraksi, Bupati dapat menerima dan menindaklanjutinya,” ujarnya di Gedung DPRD Kudus.
Hj. Tri Erna Sulistyawati juga berharap Pemkab Kudus dapat fokus pada program prioritas yang telah diusulkan dalam Perubahan APBD 2024. “Di antara prioritas tersebut adalah pembayaran rekening listrik, penanganan masalah sampah, perbaikan stadion, serta perbaikan sekolah-sekolah yang rusak. Kami berharap program-program ini benar-benar terlaksana,” tambahnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Revlisianto Subekti menyampaikan apresiasinya terhadap ketujuh fraksi yang telah menyetujui dengan skala prioritas perubahan APBD 2024.
“Target kinerja yang ingin dicapai dalam Perubahan APBD 2024 adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui capaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan 2024,” jelas Revlisianto.
Revlisianto juga menyoroti pentingnya peningkatan kemandirian keuangan daerah, mengingat kontribusi PAD terhadap APBD Kudus saat ini masih di bawah 30 persen.
“Kami berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan pengembangan kapasitas, termasuk pemanfaatan teknologi informasi,” jelasnya.
Menanggapi masukan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran 2024, Revlisianto menjelaskan bahwa realisasi anggaran yang berhasil tercapai hingga semester I tahun ini, mencapai Rp1,003 triliun atau 43,07 persen dari total anggaran sebesar Rp2,329 triliun.
“Pada sisa waktu di semester dua ini, diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai target,” tuturnya. (IPUNK/*)
