KlikFakta.com, KUDUS – Usai digelarnya pemilihan legislatif (pemilu) yang berlangsung belum lama ini, kini mulai ramai diperbincangkan mengenai pencalonan Bupati yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 juga.
Salah satu nama yang mencuat tersebut ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dari partai Golkar Kudus, Irwansyah.
Saat ditanya awak media usai rapat paripurna, pihaknya mengaku siap untuk menjadi orang nomor satu di Kota Kretek.
Sebagai seorang kader partai, Irwansyah mengaku akan mengikuti mekanisme dalam partai sebelum benar-benar mengikuti pencalonan Bupati Kudus mendatang sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik.
“Sebab kriteria untuk menjadi Bupati Kudus yang bagus itu bisa merangkul semuanya, sehingga pembangunan di Kudus bisa berjalan dengan baik,” ujarnya pada Senin (25/3/2024).
Irwansyah mengaku telah mendapat banyak dukungan dari masyarakat agar dirinya maju dalam Pilkada Kudus tahun 2024 ini.
Sebab sesuai harapan masyarakat, menurut Irwansyah, sosok Bupati Kudus yang dibutuhkan adalah seseorang yang aktif dalam perpolitikan serta mendapat banyak dukungan masyarakat.
Dua hal utama itu pun disebut ada di diri seorang Irwansyah. Selama lima tahun terakhir memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD Kudus dan dekat dengan masyarakat.
“Tapi ini semua masih sangat dinamis, kita lihat saja proses ke depan, keputusan masyarakat nanti seperti apa,” lanjutnya.
Meski mendapat banyak dukungan, Irwansyah tetap memberikan dukungannya untuk seniornya di Partai Golkar, Mawahib Afkar.
“Kita ikuti saja dan lihat tahapan Pilkada masih cukup panjang. Mekanisme di internal partai masih berjalan, begitu pula masukan masyarakat juga masih jalan,” paparnya.
Secara pribadi, Irwansyah mengaku tidak ada masalah ketika nama kakaknya mendapat dukungan menjadi calon bupati Kudus. Bahkan ketika nanti yang diputuskan maju menjadi cabup atau cawabup Kudus adalah Imam Baikuni, Irwansyah tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Namun yang pasti, lanjut Irwansyah, siapapun yang menjadi Bupati Kudus nantinya, komunikasi antara legislatif dan eksekutif harus lebih diintensifkan lagi.
“Kalau jalan bareng, tinggal eksekusi di lapangan saja, sehingga gak perlu ada banyak perubahan regulasi, intinya komunikasi,” tandasnya. (JIM/GIAN)
