 |
| Plt Bupati Kudus HM Hartopo bersama pemenang yang lain foto bersama Gubernur Jateng (foto:istimewa) |
Klikafakta.com, KUDUS – Kabupaten Kudus kembali meraih penghargaan. Yaitu penghargaan kapalibitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Level 3. Penyerahan penghargaan ini dilangsungkan pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) di Grhadika Bhakti Praja Pemprov Jateng, Semarang, Jumat (26/3).
Dengan sertifikat ini, menunjukkan keseriusan Pemkab Kudus dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran untuk pembangunan daerah. Pasalnya, kematangan APIP ini akan memberikan pengawasan dengan samakin baik bagi semua perangkat daerah termasuk pemerintah desa.
Pada acara yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah ini, Gubernur Ganjar Pranowo ‘mewanti-wanti’ agar kejadian yang berurusan dengan aparat penegak hukum (APH) bisa diminimalisasi. Kasus yang sudah terjadi hendaknya jadi pelajaran berharga untuk semua bupati/walikota.
 |
| Plt Bupati Kudus terima penghargaan (foto:istimewa) |
“Saya tidak ingin ada cara ‘kreatif’ dengan memanfaatkan keadaan untuk menyalahgunakan anggaran,” pesan Ganjar.
Lebih lanjut Gubernur Jateng ini berpesan agar Bupati/Walikota bekerja dengan baik terutama mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Mengingat akibat pendemi Covid-19, ekonomi di Jateng terbentur hingga minus 2,65 persen. Termasuk melakukan re-financial engineering.
“Saya mengucapkan selamat atas penghargaan ini, semoga bisa mengelola anggaran daerah dan pengawasannya dengan lebih baik,” pesannya saat menyerahkan penghargaan kapabilitas APIP Level 3.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan M. Yusuf Ateh berpesan agar daerah bisa menggunakan APBN/APBD dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu harus ada sasaran/arah dan prioritas pembangunan yang jelas.
“Ini harus diawali dengan perencanaan yang baik, serta adanya penguatan pengawasan intern di daerah,” pesan Yusuf.
Menanggapi hal ini, Plt. Bupati Kudus Dr. HM. Hartopo akan menindaklanjuti arahan Gubernur dan Kepala BPKP. Dikatakannya, dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan, hingga pelaporannya harus dilaksanakan sesuai skala prioritas dan ketentuannya.
“Tentunya dengan torehan Kapabilitas APIP level 3 ini saya juga sertai dengan harapan, ke depannya bisa memberikan reviu, asistensi/ pendampingan, serta pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang Good Governance,” harap Hartopo.
RA
